PANGANDARAN – Penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) di wilayah Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, dihentikan sementara di dua desa.

Keputusan tersebut diambil oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjarhara setelah muncul keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan distribusi makanan yang bahkan sempat diterima hingga malam hari.

Dalam pernyataan resminya, pihak SPPG Banjarhara menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para penerima manfaat.

Distribusi untuk wilayah Desa Ciparakan dan Desa Tunggilis untuk sementara waktu dihentikan sambil menunggu perbaikan sistem penyaluran.

Kepala Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Banjarhara, Agung, membenarkan kebijakan tersebut. Ia menyebut keputusan penghentian diambil melalui kesepakatan bersama antara koordinator wilayah dan koordinator kecamatan.

Baca juga

Puluhan SPPG di Kota Banjar Belum Berizin, Satgas Siapkan Razia Gabungan dan Tindakan Tegas

"Ini sudah melalui musyawarah. Kondisi medan di dua wilayah tersebut cukup sulit, sehingga berpotensi menghambat distribusi," ujar Agung, Selasa (7/4/2026).

Ia menjelaskan, akses jalan yang jauh dan terjal menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan makanan. Kondisi tersebut dinilai berisiko menyebabkan keterlambatan hingga berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Akibat penghentian sementara ini, sekitar 500 penerima manfaat tidak mendapatkan distribusi MBG. Jumlah tersebut hampir setengah dari total sasaran penerima di wilayah kerja SPPG Banjarhara.

Saat ini, pihak SPPG tengah melakukan evaluasi menyeluruh agar proses distribusi kedepan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan tetap menjaga kualitas makanan.

Baca juga

Dorong Pelaporan, Satgas Citarum Harum Sektor 6 Buru Pembuang Limbah Ilegal di Cianjur

Sebelumnya, program MBG di wilayah tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah beredar unggahan di media sosial yang menunjukkan dugaan makanan tidak layak konsumsi yang diterima balita.

Unggahan tersebut memicu reaksi warga dan mempertanyakan pengawasan kualitas dalam program tersebut.

Pihak terkait kini berupaya melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang, sekaligus memastikan program pemenuhan gizi bagi kelompok rentan tetap berjalan dengan baik. (*)