BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengoptimalkan pelaksanaan Work From Home (WFH) yang kini memasuki minggu ketiga. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan efisiensi operasional tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa pengendalian mobilitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi kunci utama dalam pelaksanaan WFH. Dengan mobilitas yang lebih rendah, Pemkot Bandung dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penggunaan listrik, serta biaya operasional lainnya.

“Pelaksanaan WFH ini diarahkan untuk memastikan mobilitas pegawai rendah, sehingga terjadi efisiensi operasional, baik dari konsumsi BBM, listrik, maupun efektivitas kerja,” ujarnya dalam konferensi pers di Pendopo Kota Bandung, Jumat (24/4/2026).

Untuk menjaga kedisiplinan ASN, Pemkot Bandung menerapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi. Sistem ini memungkinkan pemantauan aktivitas kerja secara real time, termasuk memastikan pegawai tetap berada di zona kerja selama WFH berlangsung.

Selain pengawasan internal, Pemkot Bandung juga membuka partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Masukan dan kritik dari publik dinilai penting untuk melengkapi sistem pengawasan digital yang telah diterapkan.

Baca juga

Pemkot Cimahi Sediakan Akses Melalui Sumur Bor bagi Masyarakat yang Alami Krisis Air Bersih

Pemkot Bandung juga mengkaji mekanisme pelaporan berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan WFH, salah satunya melalui publikasi data tingkat kehadiran dan kepatuhan ASN di akhir hari kerja.

Dari sisi efisiensi, data sementara menunjukkan sekitar 1.354 ASN menjalankan WFH, dengan rata-rata pengeluaran BBM harian sebesar Rp25.000 per orang. Dengan demikian, potensi penghematan dari konsumsi BBM mencapai puluhan juta rupiah per hari.

Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan ASN menunjukkan tren peningkatan.

“Pada minggu pertama terdapat 137 ASN yang terdeteksi keluar dari zona kerja. Pada minggu kedua menurun menjadi 16 ASN. Ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan,” ujarnya.

Baca juga

Papan Bahasa Isyarat di Sudut Mal, Langkah Kecil APPBI Menuju Layanan Publik yang Inklusif

Setiap pelanggaran yang terdeteksi akan dikonfirmasi kepada atasan masing-masing ASN. Jika tidak terdapat penugasan resmi, ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkot Bandung memastikan pelaksanaan WFH tidak mengurangi kualitas layanan publik. Melalui penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berkala, kinerja ASN diharapkan tetap optimal.

“Kami pastikan WFH ini tidak mengurangi produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien,” pungkasnya.(*)