PANGANDARAN – Pemerintah mulai menata ulang sistem kepegawaian di sektor pendidikan. Status tenaga honorer dipastikan tidak lagi digunakan dan digantikan dengan skema lebih terstruktur, termasuk di Kabupaten Pangandaran.

Pemkab Pangandaran melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora), Soleh Supriyadi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat yang telah disosialisasikan melalui pemerintah provinsi.

Menurutnya, penataan tenaga honorer bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari proses panjang yang sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.

"Proses ini sudah berjalan, termasuk pendataan terakhir yang dilakukan pada 2024. Tahap penataan akan mencapai puncaknya pada 2026," ujar Soleh, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, ke depan sistem kepegawaian di dunia pendidikan hanya akan mengenal dua kategori, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga

Pemkot Cimahi Sediakan Akses Melalui Sumur Bor bagi Masyarakat yang Alami Krisis Air Bersih

Hal tersebut juga akan diterapkan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan nasional.

"Di Dapodik nantinya hanya ada dua kategori, yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada lagi istilah honorer," tegasnya.

Soleh menyatakan, tenaga honorer yang saat ini sudah terdata dalam sistem pemerintah, baik di Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Dapodik, akan masuk dalam proses penyesuaian, termasuk peluang beralih ke skema PPPK.

Ia menilai, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian status sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Baca juga

Papan Bahasa Isyarat di Sudut Mal, Langkah Kecil APPBI Menuju Layanan Publik yang Inklusif

"Penataan ini penting agar sistem kepegawaian lebih jelas dan kesejahteraan tenaga pendidik bisa lebih terjamin," pungkasnya.

Pemerintah daerah saat ini masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme implementasi kebijakan tersebut di daerah. (*)