BANJAR – Ratusan warga dan petani asal Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, menggelar aksi demonstrasi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Kota Banjar, Rabu (5/8/2026).

Aksi ini dipicu oleh kekesalan warga atas kegagalan panen selama empat tahun terakhir akibat lahan pertanian mereka yang terus-menerus tergenang banjir.

Para petani mendesak BBWS Citanduy untuk segera memfungsikan dan membangun kembali saluran pembuangan air (apur) lama guna mengeringkan luapan air di areal persawahan mereka.

Tuntutan Petani dan Korbankan Lahan Pribadi

Dalam aksi tersebut, Presiden Aksioma, Ahmad Dimyati, menyampaikan kritik keras terhadap lambatnya respons pihak BBWS Citanduy. 

Menurutnya, seluruh pihak di tingkat lokal—mulai dari Pemdes Maruyungsari, RT/RW, BPD, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas - sudah sepakat dan berupaya agar proyek penanganan saluran pembuangan air ini dapat segera direalisasikan. 

"Langkah administrasi di desa sudah lengkap. Namun, posisi BBWS seolah berlindung di balik masalah tanda tangan beberapa warga yang belum clear," ujar Ahmad Dimyati.

"Masa kepentingan ribuan warga di Maruyungsari harus tersandera hanya karena masalah administrasi segelintir orang? Ini soal kemaslahatan masyarakat," imbuhnya.

Dampak dari tergenangnya lahan tersebut dirasakan langsung oleh para petani setempat.

Baca juga

Mutasi ASN Diterpa Isu di Medsos, Wabup Majalengka Imbau Warga Tak Mudah Percaya Fitnah dan Hoaks

Murjanto, salah seorang petani Desa Maruyungsari, mengungkapkan bahwa dirinya bersama para petani lain tidak bisa menggarap sawah dan kehilangan mata pencaharian utama sejak empat tahun lalu.

"Sudah empat tahun kami tidak panen dan tidak bisa menggarap sawah. Padahal dulu dalam setahun bisa panen dua kali. Sekarang kampung dan sawah banjir terus," ungkap Murjanto di lokasi aksi.

Senada dengan Murjanto, warga lainnya bernama Mano mengaku rela menghibahkan lahan pribadinya seluas 50 bata agar pembangunan apur dapat berjalan lancar.

"Tanah saya hilang 50 bata untuk dibangun afur tidak apa-apa, saya ikhlas. Yang penting masalah banjir selesai dan masyarakat bisa kembali bertani seperti dulu lagi," kata Mano.

Tanggapan Pihak BBWS Citanduy

Menanggapi tuntutan warga, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Citanduy, Dwi Purnomo, menjelaskan bahwa pemerintah pada dasarnya sangat berempati dan memberikan perhatian penuh terhadap persoalan tergenangnya sawah warga di Desa Maruyungsari.

Baca juga

Ciptakan Ketertiban Umum, Satpol PP Kota Banjar Jaring Pengamen di Sejumlah Persimpangan

Namun, Dwi menegaskan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah harus memenuhi dua aspek utama, yakni syarat teknis dan administrasi (readiness criteria).

"Dalam pembangunan infrastruktur sungai, ada kriteria kesiapan yang wajib dipenuhi, baik dari segi teknis maupun kejelasan status lahan (administrasi). Saat ini masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan bersama antara pihak balai, pemerintah desa, dan masyarakat," jelas Dwi Purnomo.

Ia menambahkan, pihak Kepala BBWS Citanduy telah memerintahkan untuk mengagendakan ulang pertemuan resmi dengan perwakilan warga dalam waktu dekat.

"Kami akan mengundang perwakilan warga untuk berdiskusi langsung mencari solusi terbaik atas ganjalan teknis dan administrasi yang masih ada, agar sinergi antarpihak bisa tercipta," pungkasnya. (*)