PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran (Diskominfo Pangandaran) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya situs web palsu yang mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran dengan alamat disdukcapilpangandaran.org.

Kepala Diskominfo Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, menegaskan bahwa situs tersebut bukan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan dipastikan tidak resmi.

"Kami tegaskan, situs disdukcapilpangandaran.org adalah tidak resmi dan bukan milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Masyarakat jangan sampai terkecoh," ujar Tonton dalam keterangan pers, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, situs tersebut memiliki tampilan yang menyerupai laman resmi pemerintah, lengkap dengan logo serta menu layanan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Modus tersebut diduga merupakan bentuk kejahatan siber atau phishing yang bertujuan mencuri data pribadi masyarakat.

Jangan Masukkan Data Sensitif

Tonton mengingatkan masyarakat untuk tidak memasukkan data pribadi apa pun ke dalam situs tersebut, terutama data sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga, nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, maupun kata sandi.

Ia juga meminta warga tidak mengklik atau mengunduh tautan apa pun dari situs tersebut karena berpotensi mengandung perangkat lunak berbahaya (malware/spyware) yang dapat meretas ponsel maupun rekening bank.

Baca juga

Beri Pujian dan Sawer Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, KDM: Seniman Bisa Jadi Legislator

"Jika masyarakat mengunduh file dari situs tidak resmi, risikonya sangat besar. Bisa saja perangkat terinfeksi malware yang mengakses data pribadi hingga informasi keuangan," jelasnya.

Kenali Ciri Situs Resmi Pemerintah

Tonton menambahkan, seluruh situs resmi instansi pemerintah di Indonesia menggunakan domain .go.id. Karena itu, masyarakat diminta lebih teliti dalam memeriksa alamat situs.

"Jika ada situs yang mengatasnamakan instansi pemerintah daerah tetapi menggunakan domain .org, .com, .net, atau .info, maka bisa dipastikan itu bukan situs resmi pemerintah," tegasnya.

Koordinasi Pemblokiran

Saat ini, Diskominfo Kabupaten Pangandaran tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk melakukan pemblokiran atau take-down terhadap situs palsu tersebut agar tidak menimbulkan korban lebih banyak.

Baca juga

Tarawih Malam ke-5 Ramadan, Pahalanya Seperti Shalat di Tiga Masjid Suci

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, Diskominfo mengimbau agar langsung mendatangi kantor Disdukcapil Kabupaten Pangandaran atau mengakses informasi melalui kanal resmi yang diakui oleh pemerintah daerah.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan situs atau tautan mencurigakan lainnya yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui kanal pengaduan resmi maupun media sosial Diskominfo.

"Kami mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya pada tautan yang beredar. Lindungi data pribadi Anda," pungkasnya. (*)