BANJAR – Iklim pemerintahan dan dunia usaha konstruksi di Kota Banjar tengah menjadi sorotan tajam.

Eksponen Forum Peningkatan Status Kota Banjar (FPSKB) secara terbuka menyuarakan keprihatinan terkait adanya 'sumbatan' komunikasi serta dugaan praktik tata kelola yang tidak sehat di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

​Keluhan tersebut memuncak dalam audiensi yang digelar bersama Ketua DPRD Kota Banjar dan sejumlah stakeholder di Langensari, Jumat (24/4/2026).

Pertemuan ini menjadi panggung bagi para pengusaha lokal dan tokoh masyarakat untuk membongkar realita di lapangan.

​Isu 'Liaison Officer' (LO) dan Dominasi yang Merusak

​Salah satu isu krusial yang mencuat adalah peran Liaison Officer (LO) atau tenaga penghubung pendamping Wali Kota.

Aktivis FPSKB, Sulyanati, menilai keberadaan LO  saat ini justru menciptakan ketidakharmonisan di internal birokrasi.

Munculnya sosok LO yang terlalu dominan diduga menciptakan distrust di lingkungan pemerintahan.

"Harapan awal untuk percepatan pembangunan justru tidak membuahkan optimalisasi, malah terjadi kemunduran di sektor krusial," tegas Sulyanati.

​Lebih jauh, ia menyoroti adanya beban biaya (cost) tambahan yang tidak transparan dan memicu opini liar di masyarakat, termasuk dugaan bahwa Pemkot memiliki utang kepada pihak tertentu yang merugikan posisi Wali Kota.

Membongkar 'Sumbatan' Komunikasi

Sulyanati juga menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi untuk mengelola dinamika energi di masyarakat. Menurutnya, saat ini terdapat 'sumbatan' komunikasi antara pelaku usaha dengan pengambil kebijakan.

Harapannya, Wali Kota Banjar dapat mengelola dinamika ini secara berkesinambungan.

"Kami ingin membawa informasi bahwa ini adalah fakta dan realita di lapangan. Kami optimis karena Pak Wali juga merupakan bagian dari keluarga besar forum kami," kata Sulyanati.

​Peringatan Keras Terhadap Praktik 'Broker' Proyek

​Senada dengan Sulyanati, tokoh FPSKB lainnya, Soedrajat alias Ajat Doglo, memberikan peringatan keras agar peran LO tidak disalahgunakan menjadi kedok praktik percaloan.

Ia mensinyalir adanya indikasi monopoli kegiatan pembangunan yang merugikan pengusaha lokal melalui praktik transaksional yang tidak jelas.

​"Jangan sampai posisi LO hanya dijadikan modus. Aktivitasnya tidak lebih dari sekadar 'broker' atau calo proyek yang 'mengijonkan' program-program daerah demi keuntungan pribadi," ujar Soedrajat.

Ia mengingatkan agar sejarah kelam persoalan hukum di masa lalu tidak terulang akibat adanya intervensi pihak luar terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ditambahkannya bahwa audiensi ini dipicu oleh adanya laporan mengenai praktik transaksional yang tidak jelas hingga dugaan monopoli kegiatan pembangunan yang merugikan pengusaha lokal.

​"Ada keluhan tentang monopoli kegiatan dan transaksional yang tidak jelas, hingga jadi korban PHP (Pemberi Harapan Palsu). Jangan sampai pengusaha Banjar terus jadi korban. Kami ingin meluruskan hal-hal tersebut agar pembangunan ke depan lebih baik," ungkap pria yang akrab dipanggil Ajat Doglo.

​Respons DPRD dan Sikap Wali Kota

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak memiliki koneksi dengan pihak LO yang dimaksud.

Ia berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara normatif sesuai tupoksi dalam hal pengawasan APBD.

​"Kami hadir untuk mendengar yang sebenar-benarnya. Terkait LO, itu urusan beliau (Wali Kota) sendiri. Kami akan sampaikan masukan ini kepada Wali Kota agar komunikasi dengan tokoh masyarakat kembali tersambung secara positif," kata Sutopo.

​Komitmen Pengawalan

​Audiensi yang turut dihadiri perwakilan Gapensi dan pengusaha lokal ini disepakati bukan sebagai pertemuan terakhir.

FPSKB menegaskan akan terus bertindak sebagai kontrol sosial, tidak hanya di sektor konstruksi, tetapi juga bidang kesehatan dan pendidikan jika ditemukan ketidakberesan.

​"Kami ingin meluruskan hal-hal ini agar pembangunan ke depan lebih baik dan manfaat status Kota Banjar benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal secara optimal," tutup Soedrajat. (*)