CIANJUR – Markas Komando Distrik Militer 0608 Cianjur (Kodim Cianjur) bertransformasi menjadi ruang dialektika bagi berbagai elemen masyarakat dalam upaya mempercepat penguatan ekonomi kerakyatan melalui sektor perkoperasian. 

Melalui diskusi publik, institusi TNI di wilayah Cianjur ini menegaskan perannya sebagai jembatan komunikasi antara warga dengan pemangku kepentingan untuk membedah hambatan di tingkat akar rumput. 

Kolaborasi ini menitikberatkan pada akselerasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP yang diproyeksikan menjadi fondasi ketahanan finansial di setiap desa.

Dandim 0608 Cianjur, Letkol Inf Bistok Barry Simarmata, mengungkapkan bahwa agenda tersebut merupakan bentuk edukasi sekaligus upaya mencari jalan keluar atas kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan. 

Ia menyebutkan pihak Kodim berupaya menangkap setiap isu serta persoalan yang ada agar dapat didiskusikan secara konstruktif bersama stakeholder terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga Badan Pertanahan Nasional. 

"Upaya mediasi ini dilakukan agar terjadi musyawarah yang mampu memberikan solusi nyata dan aplikatif bagi publik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Baca juga

Pemkot Cimahi Sediakan Akses Melalui Sumur Bor bagi Masyarakat yang Alami Krisis Air Bersih

Sejumlah persoalan krusial seperti keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor koperasi hingga mekanisme rantai pasok logistik menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. 

Menanggapi keluhan warga mengenai syarat luas lahan minimal, pihak BPN yang hadir secara langsung memberikan penjelasan teknis mengenai prosedur pemanfaatan lahan secara legal. 

Letkol Inf Bistok Barry Simarmata menambahkan bahwa sinergi ini melahirkan dialog yang sangat positif karena aspirasi dari masyarakat bisa langsung ditanggapi oleh dinas terkait, termasuk koordinasi antara dinas perdagangan dengan pihak Bulog.

Terkait target capaian, otoritas militer setempat mematok target ambisius untuk membentuk setidaknya 208 koperasi aktif hingga akhir Juli mendatang dari total 360 desa dan kelurahan yang ada di Cianjur. 

Saat ini, progres pembentukan di tiap kecamatan diklaim sudah melampaui angka 50 persen, meski beberapa wilayah masih terkendala status lahan dan akses peminjaman ke perbankan plat merah. 

Baca juga

Papan Bahasa Isyarat di Sudut Mal, Langkah Kecil APPBI Menuju Layanan Publik yang Inklusif

Pihak TNI berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong agar setiap kendala administratif tidak menghambat visi satu desa satu koperasi yang diamanatkan pemerintah pusat.

Dukungan serupa datang dari kepolisian melalui Kapolres Cianjur, Dr. A. Alexander Yurikho Hadi, yang menyatakan bahwa institusinya berdiri tegak di belakang program pemerintah ini. 

Dia menegaskan bahwa Polri merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan, sehingga sinergi untuk menjalankan program KDMP adalah sebuah keharusan demi kepentingan bersama. 

Di sisi lain, Ketua Panitia dari Rumah Bersama Urang Cianjur, Bang Midi, mengapresiasi keterbukaan Kodim dan Polres dalam mengawal kemandirian ekonomi rakyat yang dimulai dari unit terkecil di desa. (*)