TIMES JABAR, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan seruan penting kepada para camat, lurah, dan kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat terkait penataan infrastruktur di daerah masing-masing.

Imbauan ini disampaikan oleh gubernur yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) sebagai respons terhadap meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, akibat curah hujan ekstrem belakangan ini.

Melalui akun media sosialnya, Dedi memaparkan lima poin utama yang harus menjadi perhatian para pemimpin daerah.

"Pertama, saya mengajak seluruh lurah, kepala desa, dan camat di Jawa Barat untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi izin pembangunan. Jangan sampai izin yang dikeluarkan justru memicu masalah lingkungan dan bertentangan dengan prinsip pengelolaan alam yang berkelanjutan," tegasnya, Senin (17/03/2025).

Selanjutnya, ia menekankan pentingnya keberanian dalam menertibkan bangunan yang berdiri di kawasan daerah aliran sungai (DAS). Menurutnya, keberadaan bangunan liar di DAS berisiko besar menghambat aliran sungai dan memperburuk dampak banjir.

"Ketiga, mari kita bersihkan lingkungan, terutama sungai dari tumpukan sampah. Setiap RT, RW, desa, dan kelurahan harus mengelola sampahnya dengan baik agar tidak terus-menerus dibuang ke sungai," lanjutnya.

Dedi juga menyoroti perlunya pengelolaan sungai secara kolektif, khususnya untuk sungai-sungai kecil yang tidak berada di bawah pengelolaan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), Dinas Sumber Daya Air, maupun PJT (Perum Jasa Tirta). Ia mengajak masyarakat untuk melakukan pengerukan dan pelebaran sungai secara gotong royong guna mengurangi risiko banjir.

"Terakhir, kita perlu merekonstruksi ulang jembatan-jembatan kecil dengan desain melengkung, bukan datar seperti yang banyak ditemukan saat ini. Dengan demikian, material yang terbawa arus tidak akan terhambat," jelasnya.

Melalui lima langkah konkret ini, Dedi berharap upaya penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat. (*)