TIMES JABAR, MAJALENGKA – Baznas Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan silaturahmi dan sosialisasi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, pada Rabu, (9/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Baznas Majalengka, H. Agus Asri Sabana, bersama jajaran pimpinan dan wakil komisioner. Rombongan disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Wawan Kustiawan, di Aula Kejari setempat.

Sosialisasi ini bertujuan memperkuat literasi zakat dan mendorong pemahaman mendalam mengenai pentingnya zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintahan.

Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Kabupaten Majalengka, Agus Asri Sabana menekankan pentingnya penunaian zakat maal, khususnya bagi pegawai yang telah memiliki penghasilan tetap.

"Hal ini sejalan dengan peran strategis ZIS dan DSKL sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan," ujarnya.

Kepala Kejari Majalengka, Wawan Kustiawan, menyambut baik program tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk mendukung gerakan zakat di lingkungan Kejaksaan. Ia menilai kegiatan ini sebagai langkah penting dalam membangun budaya kepedulian sosial di kalangan ASN.

"Kami sangat mengapresiasi sinergi ini. Zakat adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual yang harus ditunaikan. Ini menjadi langkah awal untuk menumbuhkan semangat berbagi dalam menjalankan pengabdian sebagai abdi negara,” ungkapnya.

Menariknya, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah ASN dan P3K yang baru diangkat di lingkungan Kejari Majalengka. Hal ini menjadikan sosialisasi tersebut sebagai momentum strategis untuk menanamkan nilai-nilai zakat dan sedekah sejak awal masa pengabdian mereka.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Majalengka diharapkan dapat terus menjadi institusi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan lembaga sosial keagamaan. (*)