TIMES JABAR, JAKARTA – Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang baru saja menyatakan mundur dari jabatannya, tercatat memiliki harta kekayaan senilai lebih dari Rp34,4 miliar. 

TIMES Indonesia memperoleh data tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan data LHKPN terakhir, total kekayaan Rahayu Saraswati mencapai Rp34.472.155.947.

Dalam laporan itu, kekayaan Sara sapaan akrabnya terdiri dari berbagai kategori aset, yakni:

• Tanah dan Bangunan senilai Rp20.040.147.000;
• Alat Transportasi dan Mesin senilai sekitar Rp4,8 miliar;
• Harta Bergerak Lainnya Rp615 juta;
• Surat Berharga senilai Rp4,24 miliar;
• Kas dan Setara Kas mencapai Rp8,16 miliar;
• Utang/Kewajiban tercatat Rp3,39 miliar.

Sehingga total harta bersihnya setelah dikurangi kewajiban mencapai lebih dari Rp34,4 miliar. Aset properti menjadi komponen terbesar dalam kekayaan Rahayu, dengan nilai lebih dari Rp20 miliar. Selain itu, ia juga melaporkan kepemilikan kendaraan dan surat berharga dengan nilai signifikan.

Meski demikian, ia juga mencatat kewajiban utang sebesar Rp3,39 miliar. Data ini menempatkan Rahayu sebagai salah satu legislator perempuan dengan kekayaan cukup besar di Senayan.

Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

Sebelumnya, Rahayu Saraswati resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas pernyataan kontroversial dalam sebuah podcast lama yang belakangan kembali viral.

“Saya, Rahayu Saraswati, dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai anggota DPR RI. Saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada anak muda, atas pernyataan saya di masa lalu yang menyinggung banyak pihak,” kata Rahayu dalam video pernyataannya.

Meski mundur, Rahayu masih berharap dapat menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisataan di Komisi VII DPR, yang disebutnya sebagai salah satu agenda penting bagi kemajuan sektor pariwisata nasional. (*)