BANJAR –  Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Banjar, Jawa Barat, melaporkan adanya pemangkasan besar-besaran pada jumlah paket pelatihan kerja untuk tahun anggaran 2026.

Paket pelatihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di kota tersebut.

Kepala BLK Kota Banjar, Doni Ismaya, mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian total paket pelatihan dari anggaran daerah (APBD) maupun anggaran pusat (APBN).

Penurunan Anggaran Daerah

Menurut data yang diterima dari Dinas Tenaga Kerja, jumlah paket pelatihan kerja yang dibiayai oleh APBD Kota Banjar untuk tahun 2026 hanya tersedia 9 paket.

"Angka ini turun sangat drastis dibandingkan tahun 2025. Pada tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Banjar menyediakan 27 paket pelatihan, yang berhasil menjangkau 432 peserta," kata Doni kepada Times Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Baca juga

Dipanggil Kejari Kota Banjar di Kasus TP Jilid Dua, Soedrajat: Temukan Aktor Intelektualnya

Menanggapi hal ini, Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono, menjelaskan bahwa penurunan paket ini terjadi karena adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kota Banjar.

"Penurunan ini berdampak pada pemangkasan anggaran di semua kegiatan, termasuk pelatihan kerja BLK," ungkapnya.

Anggaran Pusat Masih Belum Pasti

Selain anggaran daerah, BLK juga mengajukan 35 paket pelatihan yang dibiayai dari anggaran pusat (APBN) melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Namun, BLK Kota Banjar hanya mendapatkan alokasi sebanyak 7 paket pelatihan dari Kemenaker. Meski jumlahnya masih jauh dari yang diajukan, Kami mencatat bahwa ini adalah peningkatan, karena pada tahun 2025 Kota Banjar sama sekali tidak mendapat paket dari APBN," terang Wali Kota.

Baca juga

Takaran dan Kualitas Dikalibrasi, SPBU Kota Banjar Siap Sambut Mudik Lebaran 2026

BLK masih belum menerima surat resmi (SK) pelaksanaan pelatihan. Hal ini membuat mereka khawatir, sebab paket APBN bisa saja dibatalkan sewaktu-waktu akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Pelaksanaan Pelatihan Ditunda

Saat ini, proses rekrutmen peserta dan pelaksanaan pelatihan kerja belum bisa dimulai. BLK terpaksa menunda hingga ada kepastian resmi mengenai jumlah total paket pelatihan yang akan dilaksanakan.

Pihak BLK berharap pemerintah dapat menambah kembali jumlah paket pelatihan ini. Tujuannya agar lebih banyak warga Banjar yang bisa mendapatkan keterampilan kerja yang dibutuhkan. (*)