TIMES JABAR, PANGANDARAN – Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran menyatakan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan memaksimalkan potensi pangan lokal, khususnya dari sektor perikanan budidaya.

Kepala DKPKP Pangandaran, Usep Ependi, mengungkapkan bahwa pihaknya mulai menyusun perencanaan matang guna memastikan ketersediaan pasokan pangan daerah untuk kebutuhan MBG yang ditargetkan berjalan optimal pada 2026. Langkah awal yang dilakukan yakni memetakan kapasitas produksi perikanan di setiap kecamatan dengan pendampingan penyuluh.

"Kami sedang menghitung kebutuhan MBG dan mencocokkannya dengan kemampuan produksi daerah. Harapannya, ke depan pembudidaya ikan bisa mendapat dukungan benih, lalu hasilnya diserap untuk mendukung program MBG," ujar Usep, Senin (12/1/2026).

Ia menjelaskan, sistem penyaluran hasil produksi tidak dilakukan secara langsung oleh kelompok pembudidaya ke dapur MBG. Pemerintah daerah menyiapkan skema terintegrasi melalui kerja sama lintas sektor, dengan mengedepankan penggunaan komoditas lokal seperti ikan, telur, ayam, dan pangan daerah lainnya.

Menurut Usep, keberadaan koperasi desa menjadi elemen penting dalam memperkuat rantai pasok. Koperasi akan berperan sebagai penghubung antara kelompok pembudidaya dan penyedia MBG, sehingga distribusi berjalan lebih tertata dan berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan produknya siap terlebih dahulu. Koperasi desa nantinya menjadi simpul distribusi. Salah satu fokus kami adalah mendorong budidaya ikan nila agar bisa menjadi komoditas utama pemasok MBG," jelasnya.

Usep menilai, apabila skema ini terealisasi, para pembudidaya ikan di Pangandaran akan memiliki kepastian pasar. Dengan jumlah pelajar yang diperkirakan mencapai 100 ribu orang, kebutuhan ikan untuk MBG diproyeksikan cukup besar.

"Jika konsumsi ikan sekitar 10 ons per siswa, kebutuhan bisa mencapai 10 ton per bulan. Itu baru dari satu menu ikan dalam sepekan," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DKPKP memperkirakan diperlukan lahan kolam budidaya seluas sekitar 15 hektare yang tersebar di 10 kecamatan. Setiap wilayah akan didampingi oleh penyuluh perikanan guna memastikan produksi berjalan optimal.

Selain itu, DKPKP juga mendorong Balai Benih Ikan (BBI) di Pangandaran agar mampu memenuhi kebutuhan benih secara mandiri. Seluruh langkah tersebut ditargetkan dapat berjalan efektif seiring implementasi penuh Program MBG pada 2026. (*)