TIMES JABAR, BANJAR – Aksi unjuk rasa digaungkan para aktivis buruh di depan Pendopo Wali Kota Banjar, Jumat (23/5/2025).

Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Forum Solidaritas Buruh dan Poros Nusantara Kota Banjar meneriakan orasi terkait keadilan bagi para pekerja yang hak-haknya belum terpenuhi.

Ketua Sarbumusi Cabang Kota Banjar, Tony Rustaman mendesak agar Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan yang menyangkut hak-hak dan perlindungan buruh.

"Kami menuntut hak-hak pekerja seperti BPJS Kesehatan, kematian, kecelakaan dan jaminan hari tua," ungkapnya kepada sejumlah awak media yang meliput aksi.

Dalam aksi ini, massa juga mempertanyakan peranan pemerintah dalam menangani salah satu karyawan pabrik yang mengalami kecelakaan kerja hingga harus kehilangan beberapa jari tangannya.

"Mirisnya itu tidak ada penanganan yang manusiawi sejauh ini," terangnya.

Selain menyuarakan persoalan ketenagakerjaan, Massa juga menagih janji Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono bersama wakilnya Supriana terkait kartu berdaya yang sempat dijadikan salah satu daya tarik kampanye pilkada.

Kendati Pemkot Banjar sedang melakukan inventarisir terhadap pemegang kartu berdaya, menurutnya hanya membuat kisruh bagi masyarakat penerima.

"Karena isu di lapangan, terjadi kisruh di kalangan masyarakat karena tidak adanya realisasi yang jelas," ungkapnya.

Tony mengatakan program berdaya tersebut bukan hanya berbicara terkait jangka waktu program kerja dalam lima tahun kedepan namun bagaimana wali kota merealisasikan janji kartu berdaya sesuai janjinya pada masa kampanye.

"Karena kan kartu itu dibagikan sebelum wali kota menjabat dan kami mengingatkan janji 100 hari kerja sesuai yang digaungkannya saat kampanye," tegasnya.

Tony menambahkan bahwa menjelang 100 hari kerja, Wali Kota Banjar belum juga menciptakan lapangan kerja sesuai yang ditargetkannya.

"Hingga saat ini belum ada investor yang masuk ke Kota Banjar walaupun RTRW sudah disahkan lewat Perda ya," ujarnya.

Tony menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah guna menjaga iklim investasi dengan adanya perda investasi dan kerjasama daerah.

"Kami cukup kecewa karena kepala daerah tidak dapat hadir saat ini untuk menerima langsung tuntutan buruh, kita lihat ya bagaimaba realisasi dari tuntutan kami jika tidak ada ya akan kami tindaklanjuti dengan aksi berikutnya" katanya.

Massa juga mendesak pemerintah segera memperbaiki sejumlah jalan dengan status milik kota yang mengalami kerusakan parah.

Pada aksi kali ini, wali kota Banjar berhalangan hadir karena sedang menjalankan dinas luar kota dan Sekda Kota Banjar, Soni Harison didampingi Ating selaku Plt Ketua DPRD dan Kapolres Banjar AKBP Tyas Puji Rahadi menerima aspirasi yang disampaikan para aktivis buruh tersebut.

Menanggapi tuntutan massa aksi unjuk rasa, Sekda Kota Banjar Soni Harison menyebut bahwa sebelumnya raperda terkait ketenagakerjaan sudah di siapkan di Prolegda namun terhenti setelah adanya omnibus law cipta kerja.

"Nanti akan kami rumuskan kembali dan kami sudah koordinasikan dengan Plt Ketua DPRD," katanya.

Adapun terkait kartu berdaya dan jalanan kota yang rusak, Soni mengaku akan menampung aspirasi dan menindaklanjutinya dengan instansi terkait. (*)