TIMES JABAR, JAKARTA – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju kembali muncul dan kini kode rencana reshuffle itu sendiri sudah mulai nampak meskipun belum ada kepastian waktunya.  

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan kemungkinan reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju akan dilaksanakan bulan ini.

“Kalau dilihat gelagat-gelagat Pak Jokowi, mudah-mudahan bulan-bulan ini, pertengahan bulan atau akhir bulan. Januari,” ungkap Ngabalin dikutip dari detik.com pada Kamis (5/1/2023). 

Presiden Joko Widodo (kanan) memimpin upacara pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12/2020). (FOTO: ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto) 

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI ini, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia belum mengetahui pos menteri mana saja yang akan di reshuffle oleh Presiden Jokowi. 

Pria yang akrab disapa Ngabalin menilai, bisa saja reshuffle menteri ini tidak hanya untuk menteri-menteri dari partai NasDem saja tetapi bisa partai lainnya juga. “Belum tahu apakah NasDem atau gimana, bisa jadi partai-partai lain,” kata Ngabalin.

Presiden Jokowi, lanjut Ngabalin, membutuhkan percepatan untuk menuntaskan program strategis nasional sehingga evaluasi memang harus dilakukan. 

“Yang pasti itu tentu karena sisa waktu Presiden ini kan diharapkan lebih cepat ada gerakan, ada kerja dalam menyelesaikan program-program strategis nasional. Jadi sisa waktu ini harus lebih cepat, lebih cekatan, untuk mengakhiri masa periode beliau ini agar program-program jangan sampai ada yang tertinggal,” tutur Ngabalin.

Walau KSP telah menyiapkan daftar laporan evaluasi, pria kelahiran Fakfak, Papua Barat ini tetap tidak mau menjelaskan sektor mana saja yang harus di evaluasi oleh Presiden Jokowi. 

“Dari evaluasi dan report yang disiapkan KSP itu semua aspek. Semua aspek kan ada tuh yang menjadi program strategis nasional Presiden. Tinggal kita tunggu kapan Bapak Presiden melihat agenda-agenda mana yang menjadi prioritas kemudian harus bisa menunjang percepatan dan langkah-langkah yang beliau kehendaki ya sudah jalan itu barang,” jelasnya. 

Sejarah Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

Pada masa kepimpinan di periode keduanya, Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle menteri sebanyak tiga kali. Reshuffle pertama dilakukan pada 22 Desember 2020, kedua dilakukan pada 28 April 2021 dan terakhir dilakukan pada 15 Juni 2022.

Pada reshuffle pertama, Presiden Jokowi menunjuk: Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial Covid-19, Sandiaga Salahuddin Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio, Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Yaqut Cholil Quomas menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo, Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. 

Pada reshuffle kedua, Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi yang sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan merubah nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi dan terakhir, Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dan menyatukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. 

Terakhir, Presiden Jokowi reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu: Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan Djalil, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Surya Tjandra, Afriansyah Noor diangkat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan John Wempi Wetipo ditunjuk sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. (*)