TIMES JABAR, BANJAR – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui unit terkait merilis hasil evaluasi nasional terhadap kinerja pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pemerintah daerah untuk tahun 2024.

Evaluasi ini menggunakan Instrumen Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan, yang menjadi standar nasional dalam menilai efektivitas, responsivitas, dan kualitas penyelesaian aduan masyarakat.

Dalam rilis resmi pada 18 November 2025, Kemendagri menyampaikan bahwa di Provinsi Jawa Barat terdapat enam kabupaten/kota yang berhasil meraih kategori “Baik” dari total 27 Kabupaten/Kota, termasuk Kota Banjar.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjar dinilai mampu menyediakan layanan pengelolaan pengaduan yang responsif, akuntabel, dan memenuhi standar pelayanan publik nasional.

Evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan mencakup sejumlah aspek utama, di antaranya:

• Ketersediaan kanal dan sarana pengaduan yang mudah diakses masyarakat
• Kecepatan dan ketepatan tindak lanjut aduan
• Kualitas penyelesaian dan tingkat kepuasan masyarakat
• Inovasi pelayanan serta integrasi dengan sistem pengaduan nasional
• Transparansi dan pelaporan pengelolaan pengaduan

Menanggapi hasil tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjar, Asep Mulyana selaku Pejabat Pengelola Pengaduan tingkat kota, menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

“Capaian kategori ‘Baik’ ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan bentuk komitmen Pemerintah Kota Banjar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami di Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus memperkuat integrasi sistem pengaduan, meningkatkan kapasitas petugas, dan memastikan setiap aduan masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan tuntas,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong masyarakat untuk aktif memanfaatkan kanal-kanal pengaduan resmi pemerintah kota.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara dan keluhan warga terakomodasi dengan baik, karena itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik,” tambahnya.

Kepada warga Kota Banjar, Asep mengimbau  agar bisa berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan publik dengan menyampaikan pengaduan melalui LAPOR! pada alamat lapor.go.id.

Kemendagri berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam memastikan setiap aspirasi dan keluhan masyarakat ditangani secara profesional.

Pemerintah Kota Banjar menyambut baik capaian tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap kanal pengaduan, serta meningkatkan kualitas respons terhadap setiap aduan.

Ke depan, Kemendagri tetap berkomitmen memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan instrumen pengaduan, mengintegrasikan platform pengelolaan pengaduan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan ini. (*)