TIMES JABAR, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai sejarah baru di sektor pertanian Indonesia. Penurunan ini terjadi tanpa menambah beban anggaran subsidi negara.

“Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan Republik Indonesia (harga) pupuk (bersubsidi) turun. Turunnya enggak sedikit, 20 persen,” kata Menko Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Jakarta, Senin (12/1/2026). Ia mengapresiasi kerja sama antara Mentan dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam mereformasi tata kelola pupuk bersubsidi.

Penurunan harga ini dihasilkan dari pembenahan menyeluruh sistem dan regulasi, sehingga penyaluran pupuk menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. “Ini kabar gembira. Ini terobosan Mentan (Andi Amran Sulaiman) dan Dirut Pupuk (Rahmad Pribadi). Luar biasa dengan subsidi tetap harga bisa turun 20 persen,” ujarnya.

Secara rinci, harga pupuk urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang semula berkisar Rp112.500 turun menjadi sekitar Rp90.000. “Jadi misalnya itu urea 50 kilogram Rp112.500 sekarang Rp90.000. Turun 20 persen seluruh pupuk subsidi,” jelas Zulhas.

Reformasi kebijakan ini juga membuka peluang pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan. Perubahan skema dari sistem cost plus menjadi market to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi industri dan daya saing nasional. “Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun, petani untung, dan industri pupuk bisa berkembang,” tegasnya.

Kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi ini resmi berlaku mulai 22 Oktober 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” kata Amran.

Ia menambahkan, “Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN.” (*)