TIMES JABAR, PANGANDARAN – Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir melalui Gerakan Reboisasi dan Penyelamatan Lingkungan Pesisir Pantai Pangandaran. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Evaluasi dan Refleksi Tahun 2025 yang digelar di sepanjang pesisir Pantai.

Aksi penyelamatan lingkungan tersebut dilakukan dengan penanaman pohon kelapa di sepanjang pesisir Pantai Batu Hiu hingga Karang Tirta dengan panjang sekitar lima kilometer. 

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Serikat Petani Pasundan (SPP) dari 10 kabupaten, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, organisasi masyarakat sipil, tokoh budaya, serta elemen pendidikan.

Bupati Citra Pitriyami menyampaikan bahwa penanaman pohon kelapa di kawasan pesisir merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus meminimalisir risiko bencana ekologis di wilayah Pangandaran.

"Kita berkomitmen untuk terus menjaga alam Pangandaran. Mudah-mudahan bencana yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Pangandaran. Upaya seperti ini sangat penting sebagai langkah pencegahan," ujarnya, Senin (29/12/2025).

Ia menilai gerakan reboisasi pesisir sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah pantai yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurutnya, pelestarian pesisir harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, terutama mengingat Pangandaran memiliki garis pantai yang panjang dan menjadi tulang punggung sektor pariwisata.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal SPP Agustiana menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi gerakan petani sekaligus respons atas meningkatnya ancaman bencana ekologis akibat alih fungsi lahan dan lemahnya pelaksanaan reforma agraria.

"Reforma agraria harus menjadi bagian dari mitigasi bencana dan solusi atas krisis pangan," kata Agustiana.

Ia menyebutkan bahwa penguasaan sumber-sumber agraria oleh korporasi skala besar telah memicu kerusakan lingkungan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, SPP mengambil langkah nyata melalui penanaman pohon kelapa dan tanaman penguat abrasi lainnya sebagai solusi ekologis.

Sebagai bentuk tanggung jawab kolektif, setiap Organisasi Tani Lokal (OTL) di Pangandaran diwajibkan menanam sedikitnya 50 pohon kelapa di kawasan pesisir.

Dukungan terhadap gerakan ini juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin. Ia menilai pengembangan wilayah pesisir harus memperhatikan karakter geofisika daerah, termasuk pemilihan vegetasi yang sesuai.

"Pangandaran memiliki garis pantai sekitar 91 kilometer. Pengembangan wilayah pantai harus menyesuaikan karakter alamnya, seperti pengembangan kawasan coconut beach atau pantai kelapa," ungkapnya.

Menurut Asep, selain berfungsi sebagai mitigasi abrasi dan bencana, pohon kelapa juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang tinggi sehingga dapat mendukung sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian lingkungan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan Pangandaran sebagai daerah wisata unggulan. (*)