TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Sejumlah mahasiswa dan pengusaha kedai kopi melakukan audiensi ke DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Rabu (27/01/2021). Audiensi ini digelar berawal dari ketidakpuasan sejumlah pengusaha kedai kopi atas sosialisasi Surat Edaran Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tasikmalaya Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tasikmalaya.

Beberapa hal yang memicu ketidakpuasan ini di antaranya mengenai kebijakan pembatasan jam operasional dan layanan pelanggan yang disosialisasikan di beberapa tempat, salah satunya HZ Foodsta dan Gedung Kesenian. Ada kebijakan yang dirasakan berbeda perlakuan ke beberapa pengusaha kedai. Tentunya ini menuai protes karena sebagian kedai layanan dine in masih bisa dilakukan. Sedangkan di beberapa kedai tidak bisa dilayani dan harus melakukan layanan take a way.

Ketidakpuasan ini berangkat dari kekecewaan para pengusaha kedai kopi sewaktu sosialisasi di FoodHZ atas pernyataan Hadian, Kadisporabudpar yang menegaskan bahwa aturan itu sudah merupakan kebijakan dan harus dipatuhi. Jika di Ciamis ada keleluasaan, maka ia mempersilakan para pemilik kedai kopi untuk membuka usahanya di Ciamis.

Pelaku wisata Kota Tasikmalaya yang juga pemilik Travel Katara Tour, Ervan menyayangkan atas pernyataan kadisbudparbud ini.  

“Semestinya jangan seperti itu, kondisi para pengusaha saat ini omsetnya menurun sampai 60%. Jangankan untuk pindah dan buka usaha di Ciamis, untuk mempertahankan roda usaha ini pun tersendat. Sebagian besar para pemilik kedai sudah memutuskan hubungan kerja para pegawainya karena keuntungan idak bisa menutupi biaya operasional, salah satunya untuk membayar gaji karyawan,” ucapnya.

Ervan juga menambahkan, di situasi seperti ini mestinya Kepala Dinas membatu mencarikan jalan keluar dengan memberikan edukasi yang menenangkan serta memotivasi untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini. “Bukan sebaliknya membuat para pengusaha menjadi bingung,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Andi Warsandi, SE yang memimpin audiensi ini memfasilitasi aspirasi para mahasiswa dan pengusaha kedai kopi. Ia juga menyampaikan untuk menjadwal ulang agenda audiensi ini mengingat pembahasan persoalan akan lebih tepat apabila dikupas oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPRD perihal kinerja dan etika ASN. (*)