TIMES JABAR, JAKARTA – Pakar manajemen publik Universitas Ibn Khaldun Bogor, Nandang Sutisna mengkritik wacana pilkada tidak langsung yang dilemparkan oleh Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Ia menilai, jika skema tersebut nantinya diterapkan, demokrasi Indonesia terancam mundur. “Kedaulatan rakyat dipindahkan ke tangan elite politik. Ini jelas kemunduran demokrasi,” katanya dalam keterangannya dikutip TIMES Indonesia, Kamis (1/1/2026).

Ia menegaskan, pengalaman masa lalu menunjukkan pilkada melalui DPRD sangat rentan terhadap praktik jual-beli suara dan kompromi politik tertutup. 

Menurutnya, proses pemilihan yang berlangsung di ruang elite jauh dari pengawasan publik justru memperbesar potensi transaksi politik. “Transaksi politik akan lebih masif karena tidak transparan,” jelasnya.

Melayani Kepentingan Elite

Nandang juga menyoroti dampak lanjutan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Kepala daerah yang terpilih melalui DPRD, lanjut dia, cenderung memiliki ketergantungan politik kepada fraksi atau kelompok tertentu yang memilihnya.

“Akibatnya, kebijakan publik berisiko lebih melayani kepentingan elite dibanding kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya.

Selain itu, mekanisme tersebut dinilai berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPRD. Relasi politik yang terbangun sejak proses pemilihan dinilai dapat menurunkan objektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi check and balance. “Sulit berharap pengawasan berjalan efektif jika sejak awal ada utang politik,” tegasnya.

Lebih jauh, Nandang menambahkan bahwa Pilkada melalui DPRD juga menghilangkan potensi lahirnya pemimpin-pemimpin lokal unggul. Menurutnya, banyak kepala daerah berkualitas justru lahir dari proses kompetisi terbuka yang diuji langsung oleh rakyat.

“Pemimpin lokal unggul lahir karena dukungan publik, bukan karena kompromi elite,” katanya.

Ia menilai, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD belum tentu merepresentasikan aspirasi masyarakat. “Mereka lebih merepresentasikan kepentingan partai atau kelompok politik tertentu, bukan kehendak rakyat,” ujarnya.

Inovasi Kepemimpinan

Nandang juga menyoroti tertutupnya ruang bagi pemimpin alternatif di luar lingkaran kekuasaan. Skema pemilihan oleh DPRD dinilai hanya membuka peluang bagi figur yang dekat dengan struktur partai dan elite pusat. “Regenerasi kepemimpinan lokal menjadi sempit dan inovasi kepemimpinan bisa mati,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut akan mempermudah penguasa pusat mengendalikan kepala daerah untuk kepentingan elektoral nasional, terutama menjelang Pilpres. “Kepala daerah mudah diarahkan karena legitimasi politiknya tidak bersumber dari rakyat,” ujarnya.

Ia mengajak publik belajar dari pengalaman Pilkada serentak yang dikondisikan sedemikian rupa, termasuk maraknya fenomena kotak kosong di sejumlah daerah. 

Menurut Nandang, praktik tersebut telah melukai demokrasi lokal karena menghilangkan pilihan rakyat demi konsolidasi kepentingan Pilpres. “Kotak kosong adalah simbol matinya demokrasi lokal demi kepentingan elektoral pusat,” tegasnya.

Nandang juga mengingatkan risiko menguatnya oligarki dan dinasti politik di daerah apabila Pilkada dikembalikan ke DPRD. “Ini akan melanggengkan kekuasaan elite dan menghambat lahirnya pemimpin baru dari bawah,” katanya.

Ia menekankan bahwa alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran. “Penghematan biaya tidak sebanding dengan kerusakan demokrasi, menurunnya partisipasi publik, dan hilangnya kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Menurut Nandang, solusi yang tepat adalah memperbaiki kualitas Pilkada langsung melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. “Hak memilih harus tetap di tangan rakyat agar demokrasi lokal hidup dan mampu melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Gerindra Mendukung 

Golkar memang mengusulkan pilkada tidak langsung, yaitu pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Wacana ini muncul setelah Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I tahun 2025, yang diselenggarakan pada 20 Desember 2025.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai skema ini sebagai bentuk kedaulatan rakyat dengan tetap menitikberatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Golkar berargumen bahwa pilkada tidak langsung dapat menghemat biaya dan meningkatkan stabilitas politik. 

Namun, beberapa pihak menilai bahwa pilkada tidak langsung dapat menghilangkan legitimasi publik dan membuat kepala daerah yang dipilih elit akan tetap diuji setiap hari oleh masyarakat yang merasa tidak ikut menentukan.

Ada beberapa partai di lingkaran Istana yang telah memberikan dukungan atas wacana dari Partai Golkar tersebut. Antara lain seperti PKB hingga Partai Gerindra. (*)