TIMES JABAR, MAJALENGKA – Kodim 0617 Majalengka, menegaskan komitmennya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melarang pengibaran bendera bergambar One Piece di wilayah Kabupaten Majalengka.

Larangan ini sejalan dengan Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tugas TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk menanggapi simbol-simbol yang dinilai tidak pantas.

Dandim 0617 Majalengka, Letkol Inf Fahmi Guruh Rahayu menyampaikan bahwa segala bentuk kritik terhadap pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus disampaikan dengan cara yang beretika dan beradab.

Menurutnya, pemerintah telah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga penyampaian aspirasi harus dilakukan melalui jalur yang tepat dan edukatif.

"Pengibaran bendera One Piece kami nilai tidak sesuai norma, kurang beretika, dan tidak beradab. Ke depan, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar aspirasi disampaikan dengan cara yang benar," ujarnya, Jumat (9/8/2025).

Dandim juga memastikan, bahwa sejauh ini belum ditemukan pengibaran bendera One Piece di Majalengka. Namun, jika ada, pihaknya akan segera menurunkannya dan mengamankannya sesuai instruksi dari Polhukam.

"Kami telah memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa penyampaian kritik harus terbuka, santun, dan beradab. Jika ditemukan bendera One Piece di Majalengka, akan langsung kami turunkan,” tegasnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan agar simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap negatif terhadap pemerintah tidak berkembang di masyarakat. (*)