TIMES JABAR, MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka (Pemkab Majalengka), Jawa Barat, segera menghadirkan Mal Pelayanan Publik atau MPP sebagai pusat layanan terpadu yang mempermudah akses masyarakat.

Berlokasi di bekas gedung kantor Kejaksaan Negeri Majalengka yang berada di pusat kota, MPP ini terhubung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menghadirkan 14 gerai layanan di satu lokasi.

“Di dalam Mal Pelayanan Publik ini akan tersedia 14 gerai yang beroperasi sebagai pusat pelayanan terpadu,” ujar Pj. Bupati Majalengka, Dedi Supandi, Jumat (25/10/2024).

Pendiriannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik serta Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021 mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 

Dedi menyebutkan, bahwa berbagai layanan mulai dari perizinan, administrasi kependudukan hingga perpajakan, termasuk izin ekspor, dapat diakses di satu lokasi. Rencananya, MPP ini akan diresmikan pada 18 November 2024.

Dedi berharap, MPP ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan, tetapi juga meningkatkan daya saing Majalengka di kancah global dan menarik minat investor serta pelaku usaha.

MPP Majalengka ini juga akan didukung dengan sistem digitalisasi dan berbagai fasilitas tambahan seperti gerai ATM, ruang laktasi, ruang bermain anak dan fasilitas ramah difabel.

“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, kami ingin memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.

Dedi menandaskan, bahwa hadirnya MPP diharapkan menjadi solusi modern untuk layanan publik yang lebih efektif dan efisien, mengukuhkan Kabupaten Majalengka sebagai daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. (*)