TIMES JABAR, BANDUNG – Hunian kamar yang full booked di sebuah hotel memang menjadi “impian” para pengelola hotel di Jawa Barat. Ini menjadi acuan bahkan target yang harus dicapai general manager agar hotel tersebut bisa terus beroperasional dan berkontribusi bagi berbagai pihak. Seperti keuntungan bagi pemilik hotel, gaji karyawan yang lancar, pembayaran pajak, dan lainnya.

Dari data tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Jawa Barat untuk semester 1 tahun 2024 bulan Januari dan Februari, yang mencakup hotel berbintang dan non-bintang, pada bulan Januari mencapai TPK 38.42%. Sementara itu, untuk bulan Februari, TPKnya mencapai 40,03%. (Ref.Data BPS Jabar dan Databoks).

Memang belum se-ideal yang diinginkan tetapi semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target ideal terus dijalankan. Dan “porsi” pencapaian target TPK hotel memang banyak ditanggung-jawabi oleh General Manager (GM) di hotel-hotel yang bersangkutan.

Agar para GM terus memiliki semangat dan kompetensi mencapai target yang ditentukan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar GM Hotel. Dan acara Fungathering IHGMA Jabar adalah salah satu acara yang diselenggarakan untuk membina silahturahmi dan penguatan skillnya.

“Saya membaca bahwa kunci sukses di IHGMA itu networking, jaringan kerja, dan integritas. Dan saya kalau mengatakan jaringan kerja itu dari mulai Front Office (FO) dll, sampai ke Food and Beverage (FB) dan lain juga itu berada di bawah koordinasi GM,” ujar Dodi Ahmad Sofiandi, Pj. PHRI Jabar, Sabtu (10/08/24).

“Kemudian, untuk penjabaran integritas, saya ingin bahwa untuk GM yang ada di Jawa Barat itu tidak ada yang melaksanakan korupsi,” serunya dengan semangat.

Dodi menuturkan bahwa para GM itu dipercaya oleh Owner Hotel untuk melaksanakan tugas sesuai dengan integritas yang dipunyai oleh para GM. Ia menjelaskan bahwa walau bagaimanapun seorang GM itu dapat memajukan hotel. Tanpa GM, kemajuan hotel tidak akan tercapai. Kunci kesuksesan hotel itu ada pada GM.

Dodi menginformasikan bahwa memang betul adanya bahwa pengelolaan hotel itu di-inflight pembinaan jaringan kerja, integritas, dan profesionalisme. Tanpa tiga hal yang disebut, tidak mungkin kemajuan hotel itu akan tercapai.

Pj. PHRI Jabar ini pun menegaskan bahwa para GM itu diserahi tugas memajukan hotel tentunya ada target yang harus dicapai berupa okupansi dan okupansi ini akan mendapat pantauan dari owner/pemilik hotel.

“Apabila target okupansi itu tidak tercapai, seorang owner bisa saja memberikan SP-1, SP-2 dst dan ini berdasarkan pengalaman sehingga terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dan sebagai catatan, sebaiknya seorang owner tidak menetapkan target yang terlalu tinggi untuk GM-nya, yang wajar-wajar saja,” tukar Dodi.

“Hal ini disebabkan GOP Hotel itu ada net berapa persen. Itu tidak akan tercapai kalau pendapatan tidak tercapai. Tapi, kalau pendapatannya di bawah GOP, kemudian netnya dibawah 40%, itu harus disadari oleh owner. Karena, kemajuan suatu perusahaan tergantung “cuaca” di Indonesia. Seperti adanya tahun politik, atau re-focusing pada saat pandemi dahulu,” imbuh Dodi.

Dodi menjelaskan bahwa okupansi hotel untuk di Jawa Barat, rata-rata untuk hotel bintang 3, 4, dan 5 di atas 50% okupansinya. Dan kondisi ini belum kembali sebaik sebelum pandemi covid terjadi.

Dari pemerintah disebutkan dalam laporan pertanggungjawabannya, bahwa penghasilan/pendapatan hotel sudah naik karena indikatornya adalah over tourism seperti di Kota Bandung, yakni jalan-jalan macet. Namun demikian, Dodi menceritakan perihal pada saat pertemuan dengan Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin, informasi perihal “kenaikan” pendapatan hotel itu tidak betul sepenuhnya karena jalanan macet, tetapi pendapatan hotel masih belum seperti ketika sebelum Covid-19.

Dodi mengungkapkan kenapa kunjungan ramai ke Bandung tetapi tempat hunian kurang berdampak? Itu disebabkan adanya penyewaan tempat kos dijadikan hotel, apartemen juga. Padahal, dengan sumber daya manusia yang mereka miliki terbatas dan tidak membayar pajak, yang terdampak adalah hotel-hotel di Bandung.

“Rumah-rumah tinggal dipakai untuk hotel, saya protes dan Pak Wali Kota menjanjikan akan membuat peraturan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Karena bila tidak diatasi, penyewaan di rumah tersebut bisa menjadi saingan buat hotel. Ini bukan karena iri diutarakan tetapi, pemilik rumah yang dijadikan hotel tersebut tidak terkena pajak usaha seperti kita, karyawan mereka sedikit sehingga mereka menyewakan rumahnya dengan harga “seenaknya”,” pungkas Pj. PHRI Jabar ini.