TIMES JABAR, PANGANDARAN – Sejatinya Pendidikan adalah implementasi dari tujuan negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dalam rangka tercapainya kehidupan berbangsa yang cerdas, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Pendidikan dan menyamaratakan Pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya.

Dari pengertian tersebut, kita dapat menggarisbawahi bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, artinya rencana yang diperlukan untuk mewujudkan Pendidikan yang tepat yaitu dengan menentukan formula terbaik yang menjadi arah tujuan sebuah Pendidikan akan dijalankan. Maka dari itu, dibentuklah Kurikulum yang menjadi sebuah komando agar dipedomani oleh seluruh unsur satuan Pendidikan di Indonesia. 

Di Indonesia sudah beberapa kali terjadi pergantian kurikulum, karena evaluasi selalu diupayakan oleh stakeholder pemerintah agar kurikulum yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan perkembangan zaman. Pada tahun 2021, Pemerintah melalui Kemendikbudristek meluncurkan Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di Sekolah Penggerak dan saat ini mulai ditetapkan sebagai Kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah secara Nasional berdasarkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

Kurikulum Merdeka dengan pembelajaran intrakurikuler menyajikan pendekatan revolusioner, fleksibel dan kontekstual, karena satuan Pendidikan dapat mengelola alokasi waktu pembelajaran dalam satu tahun ajaran dan guru diberikan waktu untuk melakukan asesmen awal dalam mengatur materi, alur, dan kecepatan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada muatan wajib namun muatan esensial dibuat lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini seperti literasi digital, literasi kesehatan, literasi finansial, dan sebagainya, sehingga pembelajaran lebih mendalam dan terdiferensiasi. Hal ini menjadikan peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi.

Peningkatan kualitas guru diwujudkan oleh kurikulum Merdeka melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan menyajikan beberapa menu diantaranya menu pengembangan diri berupa seminar, pelatihan mandiri dan komunitas belajar, sehingga guru dapat saling berbagi metode ajar yang menarik  dan inspiratif untuk peserta didik.

Pengaruh Keberlanjutan Kurikulum Merdeka dalam Aksesi OECD Indonesia

Pada saat ini, Indonesia sedang berada di tahap aksesi untuk menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pemerintah mengeklaim bahwa keanggotaan Indonesia didukung penuh oleh 38 negara anggota OECD. Namun salah satu tantangan yang dihadapi yaitu rendahnya skor Programme for International Student Assesment (PISA) Indonesia apabila dibandingkan dengan skor rata-rata negara anggota OECD.

Indonesia melibatkan sejumlah 14.000 siswa pada penilaian PISA 2022. Kemudian diperoleh data bahwa skor bidang literasi Indonesia 359, matematika 366, dan Sains 383. Skor kemampuan siswa Indonesia di bidang Matematika dan literasi saat ini merupakan skor terendah sejak Indonesia mengikuti Survei PISA. Meskipun di satu sisi, capaian tersebut membuat Indonesia naik peringkat 5-7 tingkat dibandingkan hasil PISA 2018. Artinya, memang rata-rata skor PISA Internasional menunjukkan penurunan.

Menurut Kemendikbudristek, skor PISA Indonesia 2022 yang mengalami penurunan 12 hingga 13 poin tidak mencerminkan kondisi kualitas Pendidikan saat ini karena survei PISA dilakukan tepat setelah masa pandemi berakhir, yaitu sekitar Mei sampai Juni 2022, sehingga penurunan skor PISA 2022 diakibatkan adanya penutupan sekolah di Indonesia selama hampir 24 bulan karena pandemi Covid-19 dan mengakibatkan learning loss.

Disisi lain, negara berkembang seperti Meksiko yang sudah menjadi anggota OECD sejak tahun 1994 juga menghadapi tantangan serupa yaitu memiliki skor PISA di bawah rata-rata OECD dan Turki yang merupakan anggota OECD pula mencatatkan skor PISA lebih baik daripada Meksiko namun masih di bawah rata-rata OECD. 

Dari pengalaman tersebut menunjukkan bahwa menjadi anggota OECD tidak selalu berarti memiliki skor PISA yang tinggi. Namun, mereka juga harus menunjukkan pentingnya komitmen untuk terus memperbaiki sistem Pendidikan sebagai bagian dari upaya keberlanjutan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berbekal implementasi dari Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara masif pada tahun ajaran ini, maka diharapkan terjadinya reformasi Pendidikan secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang literasi dan numerasi. Tentunya tetap dibutuhkan konsistensi perbaikan manajemen pengelolaan Pendidikan di Indonesia terutama terkait perbaikan kualitas guru, kenyamanan lingkungan sekolah, serta intensitas keterlibatan orang tua siswa. (*)

***

*) Oleh : Azizah Luthfi Nur Utami, Ketua Ranting Nasyiatul Aisyiyah Palumbungan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.