TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Jawa Barat, sebagai provinsi dengan luas wilayah yang mencakup beragam kota dan desa, menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang rumit. Tidak hanya dari segi geografis, namun juga sosial, ekonomi, dan budaya. 

Provinsi ini membutuhkan kepemimpinan visioner yang berani dan "gila" dalam ide-ide inovatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Tatar Pasundan dihiasi oleh problematika pelik, mulai dari infrastruktur jalan yang belum merata, kemiskinan, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan yang belum optimal. 

Pendekatan tradisional yang bergantung pada sentralisasi kekuasaan tidak lagi efektif untuk provinsi sebesar ini. Ketergantungan pada birokrasi provinsi menyebabkan pengambilan keputusan yang lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 

Solusi terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi adalah distribusi kewenangan, otonomi keuangan, dan penguatan karakteristik unik setiap daerah. Salah satu masalah utama adalah kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan di tingkat provinsi, yang sering kali menyebabkan birokrasi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Distribusi kewenangan yang lebih besar ke tingkat desa dapat mengatasi masalah ini. Dengan lebih dari 5.962 desa, pemerintahan provinsi tidak memiliki kapasitas waktu dan sumber daya untuk mengelola setiap isu lokal secara efisien. Pemberian lebih banyak otonomi kepada pemerintah desa memungkinkan mereka untuk bertindak cepat dan tepat sesuai kebutuhan spesifik mereka. 

Selain distribusi kewenangan, desentralisasi keuangan juga menjadi kunci. Dengan otonomi keuangan yang lebih besar, desa-desa dapat mengelola anggaran mereka sendiri untuk proyek-proyek prioritas masyarakat setempat. Ini akan mengurangi ketergantungan pada birokrasi provinsi dan memastikan dana digunakan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal.

Jawa Barat memiliki lebih dari 5.962 desa yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik. Pemerintahan provinsi tidak memiliki kapasitas waktu dan sumber daya untuk mengelola setiap isu lokal secara efisien. Oleh karena itu, pemberian lebih banyak otonomi kepada pemerintah desa memungkinkan mereka untuk bertindak cepat dan tepat sesuai kebutuhan spesifik mereka. 

Selain distribusi kewenangan, desentralisasi keuangan juga menjadi kunci. Dengan otonomi keuangan yang lebih besar, desa-desa dapat mengelola anggaran mereka sendiri untuk proyek-proyek yang dianggap prioritas oleh masyarakat setempat. 

Ini akan mengurangi ketergantungan pada birokrasi provinsi dan memastikan bahwa dana digunakan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Pengelolaan keuangan di tingkat desa akan mempermudah pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah desa perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan proyek, keuangan, dan pelayanan publik sangat penting. Pemerintah provinsi dapat memainkan peran fasilitator dalam menyediakan sumber daya pelatihan dan memastikan bahwa desa-desa memiliki akses ke informasi dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. 

Jawa Barat bukanlah wilayah homogen. Setiap daerah memiliki karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Misalnya, karakteristik masyarakat Tasikmalaya berbeda dengan Ciamis, dan Garut memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan Bogor. 

Kebijakan sering kali dibuat dengan pendekatan satu ukuran untuk semua, yang mengabaikan keunikan masing-masing daerah. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan harus mencerminkan karakteristik lokal ini. 

Pengakuan terhadap karakteristik lokal harus tercermin dalam kebijakan dan program pembangunan. Ini berarti bahwa pemimpin di setiap daerah harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan akan lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. 

Misalnya, daerah dengan potensi pertanian yang besar harus difokuskan pada peningkatan infrastruktur pertanian dan akses ke pasar, sementara daerah dengan potensi pariwisata harus mengembangkan fasilitas dan promosi yang mendukung sektor tersebut.

Sinergitas wilayah dalam lingkup terkecil, seperti antar desa, dapat meningkatkan efektivitas tata kelola dan pembangunan. Desa-desa yang berdekatan dapat bekerja sama dalam proyek-proyek yang memerlukan sumber daya lebih besar atau memiliki manfaat lintas batas desa. 

Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan beberapa desa atau pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kolaborasi semacam ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar komunitas. 

Untuk mencapai sinergitas yang optimal, pemerintah desa perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan proyek, keuangan, dan pelayanan publik sangat penting. 

Pemerintah provinsi dapat memainkan peran fasilitator dalam menyediakan sumber daya pelatihan dan memastikan bahwa desa-desa memiliki akses ke informasi dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. 

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif adalah. kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Dengan memberikan lebih banyak kewenangan dan otonomi keuangan kepada desa, pelayanan publik dapat diberikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. 

Desa yang memiliki otonomi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warganya, seperti dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Inovasi dalam pelayanan publik, seperti penggunaan teknologi untuk pelayanan administratif atau sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan tata ruang, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Pemerintah desa juga harus didorong untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan publik. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis internet untuk pelayanan administratif atau sistem informasi geografis untuk perencanaan tata ruang, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Inovasi semacam ini juga memungkinkan desa untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan menyediakan layanan yang lebih baik bagi warganya.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi desentralisasi adalah birokrasi yang lamban dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi ini, perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemimpin provinsi dan nasional untuk mendorong reformasi birokrasi. Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa distribusi kewenangan dan dana dilakukan dengan adil dan efektif.

Membangun kapasitas di tingkat lokal sangat penting untuk keberhasilan desentralisasi. Ini mencakup pendidikan dan pelatihan bagi pejabat desa, peningkatan akses ke teknologi, dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program-program pembangunan. Pemerintah pusat dan provinsi dapat memainkan peran penting dalam menyediakan dukungan ini.

Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa desentralisasi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diinginkan. Mekanisme pemantauan harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa proses ini transparan dan akuntabel. Umpan balik dari masyarakat juga penting untuk penyesuaian kebijakan dan program yang lebih baik di masa depan.

Lantas, siapakah kandidat pemimpin Jawa Barat yang bergagasan “gila” itu?

***

*) Oleh : Tatang Yusup, M.Ikom., Analis Komunikasi Politik Indonesia Public Institute (IPI).

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.