BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar), Masjuno, memimpin evaluasi pelaksanaan anggaran guna memastikan kesiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Dalam rapat virtual yang digelar Selasa (1/10.2024), Masjuno memberikan arahan tegas kepada seluruh satuan kerja di wilayah Jawa Barat.

Bahkan pihaknya menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi pemeriksaan BPK, mengingat Jawa Barat termasuk dalam sampel pemeriksaan. 

Iapun menyampaikan arahan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI terkait pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkumham Tahun Anggaran 2024 yang akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2024.

Baca juga

BPKPD Kota Banjar Tegaskan Pencatatan Aset Banjar Water Park Miliki Dasar Hukum Sah

"Semua satuan kerja harus menyiapkan data dukung yang lengkap dan akurat. Kita harus antisipasi temuan berulang yang pernah terjadi pada pemeriksaan sebelumnya," ujar Kakanwil Kemenkumham Jabar Masjuno.

Dalam evaluasi tersebut, Masjuno juga memberikan sejumlah masukan kepada jajarannya agar pelaksanaan pemeriksaan BPK dapat berjalan lancar. 

Meski demikian, Masjuno mengapresiasi capaian Kanwil Kemenkumham Jabar yang berhasil meraih penghargaan Kinerja Terbaik dengan nilai IKPA 100 dari Kantor Wilayah DJPb Jawa Barat.

"Prestasi ini patut kita syukuri, namun jangan membuat kita lengah. Kita harus terus meningkatkan kinerja dan fokus pada pekerjaan yang controllable," ucapnya. 

Baca juga

Truk Pembawa Ekskavator Tabrak Pikap di Cianjur, 2 Meninggal

Selain itu, Masjuno juga mengingatkan pentingnya kerja sama tim dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. 

"Jangan hanya bekerja berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi laksanakan tugas sebagai kewajiban. Lakukan pengukuran kewajaran untuk WBK/WBBM, karena yang dinilai adalah akuntabilitasnya," tegasnya.