TIMES JABAR, PANGANDARAN – style="text-align:justify">Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Pangandaran kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan keuangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pangandaran.

Direktur BPR BKPD Pangandaran, Ria Pria Santika, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme Standing Instruction Kredit PNS di aula Sekretariat Daerah pada Senin (24/11/2025).

Kegiatan ini diikuti para Bendahara Pengeluaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Pangandaran.

Kehadiran para bendahara ini menjadi penting karena mereka yang berperan langsung dalam proses administrasi pemotongan penghasilan ASN serta penyaluran angsuran kredit yang dilakukan melalui kerja sama antara BPR BKPD Pangandaran dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Ria menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang prosedur, tanggung jawab, serta alur kerja Standing Instruction atau instruksi tetap terkait pemotongan angsuran kredit bagi PNS yang menjadi debitur BPR BKPD Pangandaran.

"Melalui mekanisme ini, pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan secara otomatis melalui bendahara, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan memberikan kenyamanan bagi para ASN yang melakukan pinjaman," kata Ria.

Ria menambahkan bahwa mekanisme Standing Instruction bukan hanya mempermudah sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan keuangan para ASN selaku debitur.

Dalam proses tersebut, bendahara berperan memastikan ketepatan data, nominal potongan, serta ketertiban administrasi agar tidak terjadi selisih antara data pemotongan dengan catatan yang dimiliki pihak bank.

"Selain memaparkan alur teknis, BPR BKPD Pangandaran juga memberikan ruang bagi para bendahara untuk mendiskusikan kendala, hingga saran demi menyempurnakan tata kelola kerja sama," tambahnya.

Pembahasan dialog antara BPR BKPD dengan peserta yang hadir antara lain terkait proses pembaruan data penghasilan, mekanisme perubahan nominal angsuran, serta prosedur ketika pegawai memasuki masa pensiun atau mutasi.

"Pihak BPR BKPD menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan komunikasi dengan bendahara OPD agar layanan kredit bagi ASN bisa berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel," jelas Ria.

Sinergi antara perbankan daerah dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat ekosistem finansial yang sehat khususnya bagi para aparatur yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.

"BPR BKPD Pangandaran menyampaikan apresiasi kepada seluruh bendahara pengeluaran yang hadir, harapan kedepan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala supaya pemahaman dan koordinasi akan semakin matang, sehingga potensi hambatan dalam pelaksanaan Standing Instruction dapat diminimalisir," sambung Ria.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu langkah nyata BPR BKPD Pangandaran dalam menjaga kualitas pelayanannya serta mendukung stabilitas layanan keuangan bagi ASN di lingkungan Kabupaten Pangandaran (*)