TIMES JABAR, BANJAR – Para Kepala Desa se-Kota Banjar kompak mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kedatangan mereka tak lain untuk meminta kejelasan terkait penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Maret yang belum kunjung turun.

Ketua Apdesi Kota Banjar, Yayat Ruhiyat menyebut bahwa hingga saat ini seluruh Desa belum menerima penyaluran ADD bulan Maret sementara kegiatan harus terus berjalan.

"Di bulan Maret ini kami belum menerima kepastian akan penyaluran ADD dari pusat ke daerah khususnya pemerintah kota Banjar," ungkapnya, Rabu (19/3/2025).

Keterlambatan penyaluran ADD tersebut, teeang Yayat, mengganggu sebagian besar kegiatan atau program yang ada di desa masing-masing. 

"Dengan adanya keterlambatan penyaluran ADD dari pusat sehingga mengganggu sebagian besar kegiatan dan program yang ada di desa," katanya.

Kepala BPKPD langsung disebut Yayat sudah menjelaskan alasan keterlambatan penyaluran ADD dari pemerintah pusat. 

"Kita sudag komunikasikan dan diharapkan kedepannya jangan sampai terjadi miskomunikasi dan harus duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut," katanya.

Kepala BPKPD Kota Banjar, Asep Mulayana melalui Sekban Riani membenarkan dengan adanya kedatangan para Kepala Desa terkait kejelasan alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

"Dari pusat sudah transfer, hanya saja belum full yang disalurkan. Kita juga masih menunggu transferan dari pusat sehingga tidak bisa disalurkan," jabarnya, Rabu (19/3/2025).

Riani merinci besaran ADD dari pusat ke Pemkot Banjar sekitar Rp45.6 miliar untuk 16 desa yang ada di Kota Banjar dan biasanya baru disalurkan pada minggu keempat. 

Pihaknya saat ini masih menunggu notifkasi dari pusat masuk ke sistem. Apabila ADD sudah masuk langsung akan disalurkan ke masing-masing desa. (*)