TIMES JABAR, BANJAR – Alasan Penolakan shuttle bus Damri yang akan mengangkut penumpang dari Stasiun Banjar diungkap Ketua Paguyuban Transportasi Stasiun Banjar, Geni Hendriana.

"Alasan penolakan tersebut di antaranya karena sebelumnya tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan dari pihak Damri dan instansi ke pihak Paguyuban terkait rencana beroperasi bus DAMRI," ungkapnya, Rabu (19/3/2025).

Rencananya, DAMRI mulai beroperasi pada 17 Maret lalu dan itu spontan mengundabg reaksi keras dari Paguyuban mengingat saat ini menjelang lebaran dimana momen tersebut merupakan musim panen kayanan jasa transportasi.

"Selain itu, ijin operasionalnya bukan dari Dishub Kota Banjar. Tetapi, langsung dari Bandung dan adanya shuttle bus DAMRI juga bukan program dari Pemkot Banjar," tegasnya.

Geni juga mengungkap bahwa layanan jasa transportasi di Kota Banjar masih sanggup mengangkut penumpang dari Stasiun Banjar mengingat banyaknya armada angkutan di Kota Banjar.

"Sangat ironis ya manakala banyak armada transportasi di Kota Banjar yang membutuhkan penumpang malah justru dimunculkan armada baru. Kami menolak beroperasinya shuttle bus DAMRI tersebut sampai ada titik temu dan pembahasan lebih lanjut," katanya.

Geni melanjutkan bahwa Keputusan penolakan sementara waktu sampai H+10 lebaran Idul Fitri dimana nantinya akan dibahas kembali kelanjutannya seperti apa.

Selain Paguyuban, penolakan atas operasi Bus DAMRI juga ditegaskan Ketua Organda Kota Banjar, Wahyudin.

"Jika tetap memaksakan, kami tidak bertanggungjawab jika terjadi apa-apa," kecamnya.

Menanggapi hal ini, Manager usaha DAMRI Cabang Bandung Wildan Habiburrohman menjelaskan bahwa kehadiran DAMRI sebetulnya untuk mendukung program wisata di kedua pemerintahan tersebut.

"Program ini terkait aksesibilitas perjalanan dari Pangandaran ke Banjar maupun sebaliknya. Hal itu untuk memudahkan para wisatawan yang akan ke Pangandaran," paparnya.

Wildan mengaku diminta bantuan oleh pemerintah dan gubernur Jawa Barat sebagai bentuk dukungan BUMN atas pariwisata Pangandaran.

Menurutnya, DAMRI selalu intens melakukan koordinasi dengan pihak Organda dari dua daerah itu.

“Hasil pertemuan, mereka mendukung program tersebut. Secara perizinan juga kami itu sudah tentu melakukan izin ke pemerintah setempat,” terangnya.

Adapun terkait pengoperasian shuttle bus, dijelaskan Wildan sebetulnya memiliki segmentasi penjualan atau pangsa pasar yang berbeda.

"Karena pihak DAMRI hanya melayani penumpang dari Stasiun Banjar menuju ke Pangandaran maupun atau sebaliknya.
DAMRI juga tidak akan menaikkan penumpang di tengah perjalanan. Untuk jarak dekat bisa dilayani oleh moda transportasi lainnya," rincinya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjar, Wardoyo, menegaskan bahwa pihaknya sebetulnya tidak mempermasalahkan pengoperasian shuttle bus DAMRI tersebut.

"Hal itu sifatnya hanya untuk mengangkut wisatawan dari Stasiun Banjar ke Pangandaran," katanya.

Wardoyo berharap akan ada koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait shuttle bus tersebut agar dampaknya tidak hanya mendongkrak pariwisata di Pangandaran, tetapi juga berdampak positif untuk perekonomian kota Banjar.

Hal lainnya disampaikan Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo yang menyampaikan bahwa shuttle Damri ini berawal dari inisiasi Pemkab Pangandaran.

"Mereka berharap ada layanan transportasi wisata dari Stasiun Banjar menuju Pangandaran yang dilanjutkan dengan pembahasan antar kedua pemerintahan tersebut," tuturnya.

"Kami dari PT KAI hanya membantu memfasilitasi dan menyediakan spot untuk dua kendaraan Hiace Damri tersebut di halaman stasiun Banjar," katanya.

Dua kendaraan tersebut, lanjut Kuswardoyo, ditujukan untuk semua pengguna jasa kereta api yang hendak berwisata ke Pangandaran sehingga pihaknya mewadahi keinginan pemerintah dan penumpang untuk lebih mempermudah layanan transportasinya.

Adanya penolakan dari Organda Kota Banjar, Kuswardoyo menyebut PT KAI menyerahkan kembali ke kebijakan pemerintah Kota Banjar dan Pangandaran terkait resistensi yang timbul di masyarakat. (*)