TIMES JABAR, BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (OJK Jabar) merilis laporan kinerja industri jasa keuangan per April 2025. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian dan sektor keuangan regional yang tetap terjaga, meski dihadapkan pada dinamika global dan tekanan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik, kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, perbankan, dan media, sangatlah krusial.

Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan I-2025 mencapai 4,98% secara tahunan (YoY). Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,93%.

"Jawa Barat menjadi provinsi dengan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang justru mengalami penurunan dari 5,11% menjadi 4,87%," ungkap Darwisman pada Rabu (25/6/2025).

Secara spesifik, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan paling signifikan, yakni sebesar 31,89% (YoY), didorong oleh peningkatan produksi. Namun, sayangnya, peningkatan ini belum sepenuhnya berdampak pada kenaikan pendapatan petani akibat lemahnya akses pasar dan dominasi tengkulak dalam rantai distribusi.

Di sisi lain, Darwisman menerangkan bahwa sektor industri pengolahan mengalami perlambatan signifikan. "Terutama pada subsektor alat angkutan dan barang logam akibat masuknya produk impor dengan harga lebih kompetitif," tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala OJK Jabar memaparkan bahwa rasio gini Jawa Barat pada tahun 2024 berada di angka 0,428, menjadikannya yang tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta (0,438). Ketimpangan ini terlihat jelas terutama di wilayah perkotaan.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 mencapai 1,81 juta orang, meningkat 20 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, ada kabar baik: angka kemiskinan berhasil mengalami penurunan menjadi 7,08% atau setara dengan 3,67 juta orang, berkurang 180 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024.

Darwisman menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memperkuat perlindungan sosial, termasuk dengan meningkatkan jumlah penerima BPJS Kesehatan dan beasiswa pendidikan.

Ia pun mengungkapkan juga perihal perbankan dan kredit UMKM. Kinerja perbankan di Jawa Barat tetap tumbuh positif. Sampai dengan bulan April 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,55 triliun kepada 85.923 debitur. Sementara itu, kredit sektor prioritas difokuskan pada komoditas unggulan seperti domba, sapi, padi, tebu, teh, pisang Cavendish, dan nanas Subang.

Dirinya juga menginformasikan bahwa rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih dalam batas aman dan terkendali di kisaran 2,19% untuk kredit KUR. Perbankan juga terus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dengan memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah, termasuk milik pemda.

“OJK Jabar terus mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan melalui program “GENCARKAN” yang menargetkan 300 kegiatan edukasi dan 100.000 peserta di seluruh kabupaten/kota. Pada periode Januari–April 2025, telah dilaksanakan 825 kegiatan dengan total 78.599 peserta, termasuk kegiatan bertema keuangan syariah, pelatihan untuk disabilitas, dan perlindungan asuransi mikro bagi petani,” ujar Darwisman.

“Dalam periode yang sama, OJK juga menerima dan menangani ratusan pengaduan masyarakat melalui layanan Aplikasi Pengaduan Pelanggan Keuangan (APPK), dengan isu terbanyak terkait restrukturisasi kredit, agunan, dan layanan informasi keuangan,”ulas Kepala OJK Jabar ini.

Darwisman menerangkan perihal Satgas PASTI Jawa Barat yang bekerja sama dengan Satgas Pusat, terus melakukan penindakan terhadap entitas ilegal di wilayah Jawa Barat. Beberapa entitas yang ditangani antara lain Melania Credit Union dengan kerugian anggota mencapai Rp210 miliar, BBH Indonesia yang terbukti melakukan penipuan berkedok iklan daring, dan Riset Car, entitas investasi dengan skema ponzi berbasis kendaraan tanpa sopir.

“Dengan kondisi makro dan mikro yang terus berkembang, OJK Jawa Barat akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi secara proaktif serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat,” tandasnya. (*)