TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Suasana berbeda terlihat di halaman Balai Kota Tasikmalaya pada Jumat (2/5/2025) petang. Puluhan aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar audiensi terbuka bersama Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi dan Wakil Wali Kota Diky Candra.

Diskusi ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja jelang 100 hari pemerintahan duet Viman-Diky.

Uniknya, pertemuan berlangsung lesehan beralaskan rumput di lapangan upacara Balai Kota, dimulai pukul 15.00 WIB hingga selepas adzan Magrib pukul 18.30 WIB. 

Diskusi yang seharusnya menjadi ajang penyampaian aspirasi dan penyusunan solusi justru dinilai berjalan stagnan, bahkan oleh sebagian peserta disebut tidak membuahkan hasil konkret.

Audiensi yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Faruk Rozi, menghadirkan sejumlah kepala dinas untuk menjawab isu-isu strategis yang disorot mahasiswa.

Salah satu sorotan utama dalam forum tersebut adalah keberadaan dua pool bus PO Budiman dan PO Primajasa yang berubah fungsi menjadi terminal bayangan. 

Adrian, pengurus PC PMII Kota Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya melanggar regulasi, namun juga memberi dampak signifikan terhadap penurunan aktivitas di Terminal Induk Tasikmalaya dan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi pool.

"Pool bus Budiman dan Primajasa itu jelas melanggar aturan, tapi sampai hari ini tidak ada tindakan tegas. Kami mendesak Pak Wali untuk menghentikan operasional mereka, tapi responsnya justru tidak jelas," kata Adrian. 

Ia menilai hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan keadilan di Kota Tasikmalaya.

Lebih jauh, Adrian bahkan melontarkan kritik tajam terhadap slogan pemerintahan baru. “Katanya ‘Tasik Terkoneksi Tanpa Spasi’, tapi kenyataannya malah ‘Tasik Terkoneksi Tanpa Solusi’. Banyak permasalahan mendasar yang tak kunjung diselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, HMI Kota Tasikmalaya yang diwakili Ahmad Riza Hidayat menyoroti isu pengentasan kemiskinan. Menurutnya, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang masih berada di kisaran 11 persen, belum mendapatkan perhatian serius dalam bentuk kebijakan konkret dari pemerintahan Viman-Diky.

“Memang program pengentasan kemiskinan itu tercantum dalam RPJMD. Tapi kami tidak melihat ada arah kebijakan yang jelas dari Pak Viman dan Pak Diky jelang 100 hari ini. Saat kami pertanyakan, mereka justru menjawab dengan narasi normatif, tanpa solusi nyata,” ujar Riza.

Riza juga menyayangkan bahwa diskusi selama lebih dari tiga jam itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. "Dari HMI, kami nilai kinerja pemerintahan Viman-Diky jelang 100 hari ini adalah nol besar," katanya tegas.

Meski berbagai isu telah dilontarkan oleh mahasiswa, tanggapan dari jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya justru dinilai tidak memadai. Beberapa kepala dinas yang hadir memberikan jawaban yang dianggap normatif dan tidak menyentuh substansi persoalan.

Ketika diminta tanggapan secara langsung oleh awak media, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi enggan memberikan pernyataan. Ia hanya mengangkat tangan lima jari ke arah wartawan dan bergegas meninggalkan lokasi tanpa sepatah kata pun.

Kegiatan ini menjadi sorotan publik karena berlangsung menjelang genapnya 100 hari kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi dan Wakil Wali Kota Diky Candra. Dalam masa ini, publik dan elemen masyarakat sipil biasanya menilai arah kebijakan dan langkah strategis pemerintah baru.

Namun, dari hasil diskusi tersebut, baik PMII maupun HMI sepakat bahwa duet Viman-Diky belum menunjukkan capaian yang berarti. 

Isu transportasi publik, pengelolaan sampah, kerusakan infrastruktur, tata kelola birokrasi hingga pengentasan kemiskinan menjadi sorotan utama yang belum dijawab secara konkret oleh Pemkot Tasikmalaya.

Kehadiran puluhan mahasiswa sebagai kontrol sosial mendapat perhatian besar dari publik. Di tengah budaya birokrasi yang kadang tertutup terhadap kritik, aksi audiensi terbuka ini setidaknya menunjukkan bahwa ruang diskusi masih ada. Namun harapan besar masyarakat agar kritik dijawab dengan tindakan nyata, menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya. (*)