TIMES JABAR, CIREBON – Program Kota Tanpa Kumuh (program Kotaku) di  kawasan Pesisir Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yang menjadi program unggulan Kota Cirebon nampaknya masih jauh dari harapan. Pekerjaannya, sampai dengan sekarang belum kunjung usai, bahkan terlihat masih acak-acakan.

Anggota DPRD Kota Cirebon yang merupakan warga asli Pesisir menyayangkan hasil pekerjaan yang tidak juga menunjukan progres yang memuaskan. Menurutnya, pihak kontraktor yang mengerjakan, tidak profesional dan terkesan asal jadi . 

"Ada sejumlah pekerjaan yang tidak sesuai. Pertama, pekerjaan yang sudah melebihi waktu kontrak, tetapi masih banyak item pekerjaan yang belum terselesaikan," ungkap Fitrah, saat dihubungi melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (25/5/2022).

Kedua, lanjut Fitrah, terdapat pekerjaan pembuatan gapura yang tiba-tiba saja ambruk. Dikatakan Fitrah, pekerjaan betonisasi jalan juga  tidak menggunakan besi. 

"Pembetonan jalan hanya memakai slub saja. Keempat sekaligus yang baru terjadi adalah amblasnya sejumlah lantai batu alam," kata Fitrah.

"Itu semua terjadi akibat pihak-pihak yang  bertanggung jawab dalam proyek program Kotaku terkesan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya," tambah Fitrah.

Masih menurut Fitrah, padahal program Kotaku ini melibatkan Oversight Consultant (OC) 6 Jawa Barat Program Kotaku, khususnya Tenaga Ahli Urban Planner (UP) OC 6 Jawa Barat. Dimana mereka bertugas, memberikan pendampingan masyarakat, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program Kotaku di Jawa Barat, termasuk di Panjunan, Kota Cirebon.

"OC 6 Jawa Barat sepertinya tidak melakukan pendampingan dan pengendalian sebagaimana mestinya  kepada masyarakat. Terus juga konsultan pengawasan yang bertugas mengawasi jalannya proyek, tapi pekerjaannya masih begitu," sebut Fitrah.

Dirinya meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk menginventarisir kegiatan proyek Kotaku. Gunanya, untuk melihat apakah pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi, dan item pekerjaan apa saja yang belum selesai kemudian melaporkan kepada Pemprov Jabar. 

"Ini sangat disayangkan, padahal Pemerintah Kota Cirebon sudah berupaya keras untuk mendapat program Kotaku dengan mengeluarkan anggaran dari PAD untuk pengganti pembersihan bangunan di sepadan kali. Itu kan menjadi salah satu syarat pelaksanaan program Kotaku, kalau pekerjaannya begini apa yang dibanggakan," tandasnya.

Fitrah juga meminta Pemprov Jabar untuk mengecek secara detail apakah pekerjaan sudah sesuai dengan standar spesifikasi atau tidak. Jangan sampai, kualitas program Kotaku tidak baik dan terkesan asal jadi. (*)