TIMES JABAR, TASIKMALAYA – Suasana Jalan R.E. Martadinata, tepat di depan gerbang utama Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis sore (25/9/2025) nampak macet. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan menggunakan sepeda motor dan satu unit mobil pikap, massa aksi mulai memadati area deoan pintu masuk Kantor DPRD Kota Tasikmalaya sekitar pukul 15.10 WIB. 

Ratusan personel kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dikerahkan untuk menjaga ketat jalannya aksi. Barisan polisi membentuk pagar betis di depan pintu gerbang DPRD, mencegah upaya mahasiswa masuk ke dalam gedung wakil rakyat.

Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Adriana Nugraha saat berorasi di depan pintu gerbang Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (25/9/2025) (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

Aksi PMII berlangsung dramatis. Di atas mobil pickup, para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi lantang. Mereka menyuarakan keresahan publik terkait kualitas dan keamanan makanan MBG, program unggulan pemerintah yang seharusnya menjadi solusi gizi anak sekolah.

Tak hanya berorasi, mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal sebagai simbol penderitaan siswa yang diduga menjadi korban keracunan akibat program tersebut. Untuk menegaskan tuntutan mereka, ban-ban bekas dibakar, mengeluarkan asap hitam pekat, sementara polisi terus berjaga agar situasi tidak semakin memanas.

Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Adriana Nugraha, dalam orasinya menilai pelaksanaan MBG justru mengganggu aktivitas belajar siswa. 

Ia menyoroti dua hal mendasar: kualitas makanan yang rendah dan porsi yang tidak sesuai standar gizi.

“Bisa kita lihat kawan-kawan, porsi makanan program MBG tidak sesuai standar kualitas, bahkan terkesan tidak manusiawi,” tegas Adriana.

Lebih lanjut, Adriana menduga adanya keterlibatan pejabat publik, anggota dewan, hingga ASN dalam pengelolaan dapur MBG. Ia mendesak agar Ketua DPRD Kota Tasikmalaya bersama pihak penyedia dapur MBG hadir berdialog langsung dengan mahasiswa.

“Hadirkan pejabat publik dan ASN yang terlibat dalam pengelolaan MBG, kalau tidak, jangan salahkan kami kalau eskalasi aksi semakin besar,” tambahnya.

Massa aksi memadati pintu masuk gerbang Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Kamis (25/9/2025) (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

Selain menyoal kualitas makanan, massa aksi juga mengungkap dugaan praktik monopoli ekonomi oleh salah satu partai politik dalam pengelolaan MBG.

Mereka menuding adanya pemotongan gaji karyawan dapur MBG, serta kemungkinan praktik tindak pidana korupsi dalam proses distribusi makanan. Menurut mahasiswa, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciderai prinsip keadilan dalam penyelenggaraan program publik.

Di tengah aksi, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, memberikan pernyataan singkat. Ia menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.

“Pada intinya saya tidak terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Kita perlu mengkaji bukti-bukti yang disampaikan,” ujarnya.

Meski jawaban tersebut dianggap belum memuaskan, aksi mahasiswa tetap berlangsung kondusif tanpa kericuhan besar.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam rangka meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi angka stunting. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah dengan menggandeng yayasan atau penyedia dapur umum.

Namun, di sejumlah daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, program ini menuai kontroversi. Laporan adanya kasus keracunan massal di sekolah-sekolah, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran membuat program ini menjadi sorotan publik dan media.

Aksi PMII Kota Tasikmalaya kali ini menandai semakin seriusnya kritik mahasiswa terhadap program pemerintah yang dianggap tidak tepat sasaran.

Meski sempat diwarnai ketegangan, demonstrasi berakhir dengan kondusif. Mahasiswa berkomitmen akan terus mengawal isu MBG, mendesak evaluasi menyeluruh, serta menuntut transparansi dari DPRD dan Pemkot Tasikmalaya.

“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Evaluasi total program MBG harus dilakukan demi kepentingan masyarakat, khususnya siswa yang seharusnya menjadi penerima manfaat,” tutup Adriana. (*)