TIMES JABAR, PANGANDARAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sejumlah kecamatan di Pangandaran masuk dalam kategori rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, hingga tsunami.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pangandaran, Untung Saeful Rohmat, menjelaskan bahwa wilayah Kecamatan Cimerak menjadi salah satu daerah yang kerap mengalami banjir musiman, terutama di Desa Kersamukti, Ciparanti, dan Cijalu. Namun demikian, titik paling rawan banjir berada di Kecamatan Kalipucang.

"Alhamdulillah saat ini kondisi Kalipucang cukup aman. Beberapa tahun lalu kita lakukan pengerukan di Sungai Citanduy, dan sejak itu banjir besar sudah tidak terjadi lagi," ungkap Untung usai apel siaga tanggap bencana, Rabu (5/11/2025).

Selain banjir, bencana longsor juga menjadi ancaman di wilayah Kecamatan Langkaplancar, terutama di dua desa yang beberapa kali mengalami peristiwa serupa.

BPBD mencatat bahwa kejadian longsor umumnya dipicu oleh curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil di daerah perbukitan. "Memang beberapa waktu lalu terjadi longsor di sana, tapi semua warga yang terdampak sudah berhasil dievakuasi," jelasnya.

Tak hanya banjir dan longsor, potensi tsunami juga menjadi perhatian serius BPBD mengingat Pangandaran merupakan daerah pesisir selatan Jawa.

Untung mengungkapkan, terdapat 22 desa di enam kecamatan yang berpotensi terdampak tsunami, meliputi Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cimerak, dan Cijulang.

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BPBD telah memasang alat pendeteksi dini tsunami (sirine) di lima titik strategis, diantaranya Pantai Barat Pangandaran, Kantor Telkom, Kantor Kecamatan Pangandaran, dan Bojongsalawe.

"Ketika ada ancaman tsunami, alat itu akan berbunyi otomatis. Kami juga melakukan uji fungsi setiap tanggal 26 tiap bulan untuk memastikan peralatannya tetap berfungsi dengan baik," tuturnya

Ia menegaskan bahwa upaya penguatan sistem peringatan dini merupakan bagian penting dari komitmen BPBD Pangandaran dalam melindungi masyarakat pesisir.

"Kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami tidak bisa main-main. Kami terus berkoordinasi lintas sektor agar masyarakat siap menghadapi segala kemungkinan," pungkasnya.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan aktif mengikuti informasi resmi dari instansi terkait. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko bencana di Pangandaran dapat diminimalkan dan penanganannya menjadi lebih cepat dan efektif. (*)