TIMES JABAR, BANDUNG – Jawa Barat, provinsi dengan populasi terpadat di Indonesia, tengah bergulat dengan krisis deforestasi yang mengkhawatirkan. Hutan di Jawa Barat terus menyusut dan terdegradasi, membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Jawa Barat hanya memiliki tutupan hutan sebesar 29,78% dari luas daratannya. Angka ini jauh di bawah ambang batas ideal 30% yang direkomendasikan oleh FAO.

Penyebab utama deforestasi di Jawa Barat adalah konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pertambangan. Penebangan liar dan perambahan hutan juga menjadi faktor signifikan.

Dampak deforestasi di Jawa Barat sangatlah serius. Hilangnya hutan menyebabkan erosi tanah, banjir, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini juga berakibat pada penurunan kualitas air dan udara, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca.

"Bulan September 2024 itu kan, kita akan memiliki pemimpin baru. Persoalannya, pemimpin baru itu akan menjadi solusi bagi lingkungan jawa barat, atau malah sebaliknya? Jadi perusak lingkungan?" ujar Pepep DW, aktivis lingkungan dan penulis buku Manusia dan Gunung, ketika berdiskusi di Hutan Pinus Bandung Zoo (sebelah masjid Ar-Romly), Kamis (27/6/2024). 

"Salah satu pekerjaan rumah lingkungan di Bandung raya dan Jawa Barat itu masalah kehutanan. Sebenarnya perihal kehutanan ini bukan tidak ada regulasinya, seperti yang di Bandung Utara itu ada KBU (Kawasan Bandung Utara) tapi sampai hari ini KBU tersebut tidak diimplementasikan dengan serius," terangnya. 

Pepep menjelaskan bahwa pembangunan tetap berjalan di kawasan KBU, kerusakan masiv di KBU. Parahnya lagi, ketika kerusakan di KBU itu tidak bisa dihentikan, alih-alih yang lain, kerusakan itu seperti "diduplikasi" dialihkan ke Bandung Selatan. 

Sebagai informasi, Bandung Selatan pun mengalami kerusakan yang sama seperti di KBU, dari mulai pemanfaatan wisata yang destruktif, pembangunan-pembangunan tata ruang yang sangat ugal-ugalan. 

Pepep pun mengingatkan kepada masyarakat di Bandung Raya atau Jawa Barat pada umumnya bahwa ingat di akhir tahun ini, akan lahir pemimpin baru untuk tingkat kota, kabupaten, dan propinsi dari proses pemilu pilkada. 

Pepep yang hadir ditemani Enton Supriatna S, dari ODESA menegaskan untuk tidak memilih pemimpin yang menjadi perusak lingkungan di Jawa Barat. 

"Salah satu paradigma pemimpin yang kemungkinan besar dia akan mengedepankan kerusakan daripada pelestarian, itu kalau sudah menggunakan diksi-diksi beautifikasi bagi kota.Di Kota Bandung sekarang, dan saya yakin kaum milenial dan gen.z akan tergoda oleh kampanye seperti penggunaan diksi di atas," ulas Pepep. 

"Mari kita dandanan Kota Bandung. Bandung itu bukan butuh didandanin tetapi diperbaiki. Diksi dandan itu kan seperti memake-up wajah seorang wanita. Menutupi wajah dengan riasan," terang Pepep. 

Pepep menuturkan bisa jadi konsep dan diksi kampanye pilkada di atas ditujukan untuk menyasar Zilineal. Ia ingin menggugah Zilineal untuk tidak memilih pempimpin yang mengedepankan beautifikasi. Harapan Pepep, Zilineal lebih pintar untuk memilih pemimpin yang memiliki concern atau kepentingan terhadap lingkungan/ bagaimana menata kota yang baik.Publik policy yang baik, layanan publik yang baik, alih-alih hanya sekedar beautifikasi saja. 

"Harusnya, hal-hal seperti kepentingan publik, harus yang diutamakan, contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kemacetan parah di Bandung itu harus segera disolusikan. Dan ada tidak, kebijakan konkrit pemimpin Bandung untuk mampu menguraikan kemacetan seperti di Bandung?" pungkas Pepep setengah bertanya. (*)