TIMES JABAR, BANJAR – Komisi II DPRD Kota Banjar baru-baru ini mengunjungi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Dinas Kesehatan.

Tujuan utama kunjungan ini adalah memastikan bahwa program-program layanan kesehatan tidak akan terkena dampak buruk dari pemotongan dana daerah dan kebijakan penghematan anggaran.

Menurut Anggota Komisi II, Ngadimin Purnama, anggaran untuk Dinas Kesehatan tidak terlalu terganggu. Ini karena Dinas Kesehatan mendapat dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat.

"Dengan adanya DAK, layanan penting untuk masyarakat tetap terjamin. Contohnya, program BPJS Kesehatan untuk warga tidak mampu dipastikan masih bisa dibiayai," ujarnya pada TIMES Indonesia saat diwawancarai usai kunjungan, Kamis (22/1/226).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Saefuddin, juga membenarkan hal ini. Ia menjelaskan bahwa hampir semua program yang dijalankan Dinas Kesehatan dibiayai oleh DAK dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, layanan penting seperti program rujukan balik pasien, jaminan iuran BPJS Kesehatan (PBI), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bisa terus berjalan.

"Program layanan kesehatan yang tidak terdampak seperti program rujuk balik untuk pasien, progam jaminan iuran untuk PBI BPJS Kesehatan dan skrining riwayat kesehatan yang berjalan bersamaan dengan Cek Kesehatan Gratis atau CKG," urainya.

Ditambahkannya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pun dipastikan tidak akan terhambat oleh penghematan anggaran. (*)