TIMES JABAR, JAKARTA – Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, Indonesia berpotensi akan bangkit sebagai "Macan Asia" yang disegani di panggung internasional. 

Hal itu dengan fokus pada kemandirian pangan dan energi, penguatan ekonomi, serta penegakan hukum yang tegas. Prabowo diharapkan mampu membawa Indonesia menuju era baru sebagai kekuatan regional yang tangguh dan berpengaruh.

Demikian itu analisis dari Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI), Muhlis Ali. ketika dimintai pendapatnya terkait prospek pemerintahan Prabowo, Rabu (4/9/2024) 

Menurut Muhlis, Indonesia tengah berada di ambang transformasi besar. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto diprediksi akan langsung tancap gas mewujudkan janji-janji kampanye yang dinanti rakyat Indonesia.

"Setelah 20 Oktober, Prabowo akan menjadi "media darling" dan simbol harapan rakyat. Namanya akan harum dan popularitasnya mengalami lonjakan luar biasa di awal pemerintahan atau yang kerap disebut sebagai "Initial Popularity Surge," jelas Muhlis Ali.

Membangun Demokrasi yang Sehat

Muhlis menilai Prabowo memiliki visi yang kuat dalam memimpin bangsa ini. Diberbagai kesempatan, Prabowo menegaskan pentingnya demokrasi yang sehat dan pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab. Dia mengapresiasi ungkapan Prabowo yang menyebut pihak yang terlalu haus kekuasaan dapat mengganggu dan bahkan merugikan suatu bangsa.

"Itu berarti Prabowo mengacu pada pandangan demokrasi modern bahwa kekuasaan harus berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan integritas," kata Muhlis.

Salah satu agenda penting dalam pemerintahan Prabowo adalah profesionalisme fungsi intelijen. Di acara penutupan Kongres PAN, Prabowo menekankan bahwa intelijen harus bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan menjadi alat politik. 

"Jangan pakai alat-alat, cara-cara yang dulu-dulu. Adu domba, ngintel-ngintelin orang. Intel tuh rakyat untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik nggak enak," ujar Prabowo. 

Muhlis Ali menyebut pernyataan ini sebagai angin segar bagi demokrasi Indonesia, karena jika alat negara digunakan untuk mengintimidasi lawan politik, demokrasi bisa terancam.

Mantan Ketua PB HMI ini juga menekankan pentingnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi yang sehat. Ia mengingatkan bahwa dalam era kepemimpinan Prabowo, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap oposisi, pers, ataupun pihak yang berbeda pendapat. 

Pemerintah harus memastikan bahwa suara kritis tetap mendapat ruang dan tidak ada pihak yang dibungkam hanya karena perbedaan pandangan. 

Menurutnya, menjaga kebebasan ini adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Muhlis juga mengapresiasi upaya Prabowo dalam menggalang persatuan dan rekonsiliasi. Menurutnya, meskipun semua kekuatan diajak bekerja sama, tetap harus ada pihak penyeimbang yang berfungsi sebagai oposisi. 

"Demokrasi harus ada oposisi untuk menjaga check and balance. Namun, sebagai pihak oposisi, harus objektif dan bukan asal berbeda tanpa dasar yang jelas," ujarnya.

Kemandirian Pangan dan Energi

Dalam konteks ekonomi, Prabowo perlu menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia tidak perlu takut negara manapun jika berhasil berdaulat di bidang pangan dan energi, menurut Muhlis, adalah bukti komitmen Prabowo untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Salah satu langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah adalah penyelesaian uji coba komersil solar berbasis sawit dengan kadar 40 persen (B40). Langkah ini merupakan upaya nyata untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengembangkan energi terbarukan.

Muhlis juga menyoroti keberanian Prabowo saat berhadapan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para pengusaha Uni Eropa terkait embargo minyak sawit Indonesia. 

"Terima kasih kalian melarang kelapa sawit kami masuk ke Eropa. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami, kami akan swasembada energi," ujar Prabowo. 

Bagi Muhlis, sikap ini patut diapresiasi karena menunjukkan keteguhan Prabowo dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di hadapan kekuatan internasional.

Transparansi dan Supremasi Hukum

Selain itu, Muhlis Ali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Rakyat perlu diyakinkan bahwa pemerintahan Prabowo benar-benar bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. 

"Prabowo harus bisa menjaga integritas pemerintahannya agar tetap bersih dan bebas dari korupsi," kata Muhlis.

Supremasi hukum juga menjadi sorotan utama. Muhlis mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, sulit bagi pemerintah untuk membangun citra yang bersih dan berwibawa. 

Prabowo harus memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, karena ini adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat.

Muhlis Ali juga menggarisbawahi komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi, yang selama ini menjadi momok serius di Indonesia. 

"Pernyataan Prabowo yang akan menyisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan korupsi, bahkan akan mengejar koruptor meski lari ke Antartika, merupakan genderang perang terhadap korupsi yang harus kita dukung bersama," tambahnya.

Indonesia Menuju Macan Asia

Muhlis Ali percaya bahwa pengalaman lengkap Prabowo, mulai dari pendidikan militer, pendidikan modern di Barat, hingga peran sebagai oposisi dan pemimpin organisasi massa, memberikan bekal kuat bagi Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi "Macan Asia" yang disegani di dunia. 

Namun, untuk mewujudkan visi ini, Muhlis menegaskan pentingnya kabinet yang solid dan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, revitalisasi industri, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

Selain itu, dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga harus diperkuat melalui akses yang lebih mudah ke pembiayaan, teknologi, dan pasar. Pengelolaan kebijakan fiskal yang efektif, termasuk pengurangan pajak dan pemberian insentif bagi sektor tertentu, serta kebijakan moneter yang menjaga stabilitas inflasi dan suku bunga rendah, juga menjadi faktor penentu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah dinamika global, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang disebut Demokrasi Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat sebagai warisan nenek moyang. 

Bagi Prabowo, demokrasi tidak harus ala Barat, tapi demokrasi Indonesia punya ciri khas sendiri yang disebut Demokrasi Pancasila. Muhlis menilai pandangan ini sangat relevan, terutama ketika standar ganda yang sering diterapkan oleh negara-negara Barat tidak sepenuhnya cocok sebagai acuan bagi Indonesia.

Lima tahun ke depan adalah periode menentukan bagi Indonesia. Muhlis Ali menegaskan bahwa Poros Pemuda Indonesia akan terus mengawal dan memberikan dukungan konstruktif bagi pemerintahan Prabowo. 

"Ini adalah momen di mana kita bisa melakukan lompatan besar menuju kemajuan. Kami di PPI akan terus mengawal dan memberikan dukungan yang konstruktif bagi pemerintahan Prabowo," demikian Muhlis Ali.(*)