TIMES JABAR, JAKARTA – Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari Presiden Jokowi. Kader Perserikatan pun menyampaikan kekecewaannya.

Salah satunya yakni Edi Sugianto. Doktor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut menyatakan, putusan itu tak sesuai dengan harapan warga Muhammadiyah.

"Meski sudah menjadi keputusan organisasi, saya secara pribadi sangat kecewa. Sebab, menurut saya tidak sesuai dengan ideologi Muhammadiyah yang rahmatan lil al-amin," katanya saat dihubungi TIMES Indonesia, Jumat (26/7/2024).

Meski begitu, dirinya meyakini pengurus Muhammadiyah memiliki alasan dan landasan, mengapa menerima tawaran tersebut. 

"Nah, (alasan) itu yang wajib dijelaskan secara detail, sehingga warga Muhammadiyah dan Indonesia secara umum memahami apa dasarnya," jelasnya.

Ia menanyakan, pengelolaan tambang yang ramah dan tidak ramah lingkungan itu seperti apa. Mestinya, lanjut dia, sebelum keputusan diumumkan ke publik, pengurus Muhammadiyah menjelaskan secara terang-benderang.

Selain itu, juga perlu sosialisasi secara top-down. Komunikasikan dan sosialisasikan keputusan tersebut mulai dari pusat hingga ranting. 

"Jangan sampai Pengurus Pusat Muhammadiyah menerima tawaran tersebut, tetapi di pengurus di bawahnya beda suara dan persepsi," katanya.

Jadi, kata dia, selain secara normatif, keputusan yang diambil juga harus dijelaskan landasan solutif pengelolaan dan pemanfaatannya.

"Jika tidak mampu menjelaskan hal-hal mendasar, saya khawatir Muhammadiyah juga terjebak dalam sikap politis 'aji mumpung' dan itu justru bisa merusak muruah organisasi," ujarnya. 

Penerimaan izin tambang dari Jokowi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Anwar Abbas kepada media. Namun nantinya, pernyataan resmi terkait hal itu akan disampaikan secara resmi oleh PP Muhammadiyah dalam waktu dekat ini. (*)