TIMES JABAR, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan yang akan digunakan untuk mendukung pengembangan bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/11/2025), Nusron Wahid menjelaskan bahwa 920 ribu hektare lahan tersebut berasal dari dua sumber utama, yaitu sekitar 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah sebagai aset negara.

“Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.

Ia menambahkan, data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk dilakukan verifikasi kesesuaian guna memastikan kelayakan lahan bagi pengembangan tanaman bahan baku etanol seperti singkong dan tebu.

Lahan yang telah diidentifikasi ini tersebar di 18 provinsi di Indonesia, mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Papua. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menghentikan impor solar pada 2026 dan menggantikannya dengan energi hasil olahan dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027. (*)