TIMES JABAR, JAKARTA – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas berjanji akan bekerjasama untuk mencapai perdamaian selama masa jabatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berdasarkan solusi dua negara.

Kesiapannya itu disampaikan saat ia mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump atas pelantikannya Senin (20/1/2025).

"Kami siap bekerja sama dengan Anda untuk mencapai perdamaian selama masa jabatan Anda, berdasarkan solusi dua negara,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita resmi, Wafa.

Mahmoud Abbas mengatakan, itu berarti Negara Palestina dan Negara Israel akan hidup berdampingan dalam keamanan dan perdamaian, memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan dan dunia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, Varsen Aghabekian mengatakan PLO adalah satu-satunya wakil sah Palestina.

Dalam pidatonya, Senin kemarin di hadapan Dewan Keamanan PBB, Varsen Aghabekian  menyerukan agar semua warga Palestina bekerja 'di bawah satu rezim, satu hukum, dan satu angkatan bersenjata'.

Ia mengatakan, bahwa Negara Palestina memiliki yurisdiksi "hukum dan politik" atas Jalur Gaza dan semua wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan ia memperingatkan bahwa setiap upaya untuk mencaplok Tepi Barat akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

Varsen Aghabekian menegaskan, bahwa “keharusan” untuk menegakkan hak-hak sah warga Palestina memerlukan “persatuan tanah dan rakyatnya di bawah naungan Organisasi Pembebasan Palestina, yang merupakan satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina..

Ia menambahkan, hal itu juga mengharuskan semua pihak untuk berkomitmen pada program politik PLO dan komitmen internasional, serta bekerja di bawah satu rezim, satu hukum dan satu angkatan bersenjata.

Hamas Siap Dialog

Menurut salah satu pejabat seniornya, Mousa Abu Marzouk, Hamas di Jalur Gaza juga disebut-sebut siap untuk terlibat dalam dialog dengan AS dan pemerintahan barunya di bawah Donald Trump.

Abu Marzouk, yang merupakan anggota kantor politik Hamas, mengatakan kepada The New York Times pada hari Minggu lalu, bahwa kelompok itu “siap untuk berdialog dengan Amerika dan mencapai kesepahaman dalam segala hal.”

Abu Marzouk, 74, yang saat ini tinggal di Qatar, adalah penduduk asli Gaza dan mantan penduduk Virginia.

Pernyataan tersebut muncul beberapa jam setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku di Jalur Gaza, bertepatan dengan pelantikan pemerintahan baru di Gedung Putih.

Tidak jelas apakah kata-kata Abu Marzouk mencerminkan konsensus luas di antara kelompok militan di Gaza, yang melancarkan serangan lintas perbatasan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

AS sendiri telah mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris sejak 1997.

Abu Marzouk mengatakan kepada The New York Times bahwa Hamas juga siap menyambut utusan dari pemerintahan Trump ke Jalur Gaza.

"Ia bisa datang dan menemui rakyat serta mencoba memahami perasaan dan keinginan mereka, sehingga posisi Amerika bisa didasarkan pada kepentingan semua pihak dan bukan hanya satu pihak," katanya.

Abu Marzouk memuji Donald Trump karena membantu mengamankan perjanjian gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan Israel, seraya menambahkan, bahwa tanpa desakan Presiden Trump untuk mengakhiri perang dan pengiriman perwakilan yang menentukan, kesepakatan ini tidak akan terjadi. (*)