TIMES JABAR, BANJAR – Polemik TPS Kamisama terus menuai protes dari warga yang mempersoalkan leletnya pengangkutan sampah sehingga kerap menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap.

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar dinilai kurang tegas menyikapi persoalan yang membuat warganya meradang. Bukan tanpa sebab, manajemen Kamisama disebutkan tak mentolelir adanya keterlambatan iuran sampah bulanan. Tapi, disisi lain pelayanan pengangkutan sampah tak sesuai kesepakatan bersama yang mestinya diangkut rutin setiap hari.

Berdasarkan keterangan Dinas LH Kofa Banjar, Kamisama sejak diresmikan pada 29 November 2023 sama sekali belum menyetorkan retribusi pengangkutan sampah padahal batas toleransi yang diberikan sudah melampaui waktu yang telah ditentukan.

Sayangnya, Pemkot Banjar sendiri terkesan enggan memperpanjang masalah dan membiarkan utang retribusi Kamisama diperpanjang ditengah gelombang protes warganya.

Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono saat ditemui disela kegiatannya menyebutkan bahwa dirinya sudah menugaskan Kepala Dinas LH agar ada titik temu yang berkaitan dengan MoU keduanya.

"Jangan sampai dengan adanya perbedaan, proses pengolahan sampah akhirnya tidak terkelola dengan baik," katanya, Senin (7/4/2025).

Wali Kota juga berharap agar Kamisama secepatnya memperbaiki pelayanan dalam pengolahan sampah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Adapun terkait tunggakan retribusi yang belum dibayarkan sejak Kamisama berdiri, Wali Kota menyebut jika pihaknya memverikan toleransi kepada Kamisama dengan harapan apabila sudah terkelola dengan baik maka retribusi tersebut segera dibayarkan.

Wali Kota menyanggah bahwa Pemkot tidak bersikap tegas terhadap Kamisama. Menurutnya, Kamisama berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang terlebih dahulu.

"Jangan sampai ketegaskan itu justru akan menghambat proses kerjasamanya. Toh dengan terutang juga artinya kita punya kewajiban untuk menagih. Saya juga baru sebulan menjabat jadi akan saya dalami terlebih dahulu permasalahan diantara Kamisama dan Dinas LH," katanya. (*)