TIMES JABAR, BANJAR – Tunjangan Profesi Guru (TPG) terlambat dibayarkan, ratusan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK di Kota Banjar menggeruduk Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar, Senin (15/12/2025).

Perwakilan Guru PAI SMA, Agus Saepudin, mengungkap bahwa mereka menuntut pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang selama 4 bulan belum dibayarkan oleh Kemenag Kota Banjar. Ia meminta Kepala Kemenag Banjar segera membayar TPG PAI bulan September hingga Desember paling lambat 20 Desember 2025.

"Kami menuntut kepastian terkait TPG ke-13 dan ke-14 tahun 2023 dan tahun 2024 serta TPG ke 13 dan ke 14 tahun 2025 dan tahun 2026," serunya dalam aksi protes ke Kemenag. "Segera cairkan TPG PAI September sampai Desember paling lambat tanggal 20 Desember 2025," imbuhnya.

Guru PAI meminta tidak ada diskriminasi dalam pencairan atau pembayaran TPG antara guru madrasah (Satker Kemenag) dengan Guru PAI di sekolah umum SD SMP SMA dan SMK.

Hal ini, lanjutnya, karena TPG untuk guru PAI yang berada Satuan Kerja Kemenag sudah dibayarkan rutin tiap bulan namun untuk Guru PAI sekolah umum selalu tertunda. "Pihak Kemeng beralasan keterlambatan pembayaran TPG PAI untuk kesetaraan dan keadilan bagi ASN PPPK yang baru diangkat sehingga anggaran terambil dan terjadi kekurangan anggaran untuk TPG kami," ujarnya.

Selain itu, Agus juga meminta evaluasi tata kelola perencanaan anggaran TPG PAI pada sistem dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kemenag Banjar agar kejadian serupa tidak terulang.

Kasubag TU Kemenag Kota Banjar, Ahmad Mubarir, mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dengan mengajukan anggaran tambahan untuk pembayaran TPG Guru PAI ke Kanwil Kemenag Jawa Barat sejak bulan Agustus 2025 namun sampai saat ini belum terealisasi.

"Kami belum bisa memastikan terkait pembayaran TPG Guru PAI sekolah umum tersebut karena normalnya pembayaran TPG paling lambat tanggal 15 Desember 2025," katanya.

Menurutnya, kekurangan itu masuk anggaran biaya tambahan dan pihaknya sudah mengajukan untuk penambahan sejak bulan Agustus namun sampai sekarang belum terealisasi. (*)