TIMES JABAR, BANJAR – Kisruh TPS Kamisama di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja menuai sorotan publik. Pembina Poros sahabat nusantara atau POSNU Kota Banjar, Muhlison turut angkat suara menyikapi persoalan Kamisama yang terus bergulir.

"Kami mendesak agar keberadaan perusahaan pengelola sampah kamisama dievaluasi dan ditindak tegas karena menurutnya perusahaan tersebut sudah tidak profesional dan justru merugikan masyarakat," ujarnya kepada TIMES Indonesia, Jumat (11/4/2025).

Muhlison meminta pihak Pemkot Banjar bisa bersikap adil dan tidak mengorbankan rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang sebanding dengan kewajiban pembayaran yang sudah ditunaikan.

"Harus dievaluasi dong! Itu kan perusahaan swasta. informasi yang kita terima, itu PT. Top Tekno Indo ya selaku pengelola. Jadi semua harus profesional," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan itu harus melihat manfaat dan mudharatnya bagi warga. Apabila faktanya justru merugikan, pihaknya meminta kerjasamanya harus dipertimbangkan ulang.

"Jangan korbankan kesehatan masyarakat," imbuhnya.

Muhlison juga menjelaskan jika kasus penarikan sampah merupakan kasus yang sudah berulang-ulang terjadi tanpa dibarengi progres perbaikan yang berarti, maka dapat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat di sekitar tempat pengelolaan sampah tersebut.

Mantan Ketua PMII Kota Banjar itu mempertanyakan sikap Pemkot yang seolah tidak berdaya menghadapi perusahaan pengelola sampah yang menurutnya sudah nyata tidak profesional  dan mengabaikan hak masyakat dalam melakukan kerjasama.

"Padahal, selain gagal dalam memberikan layanan kepada warga, pihak perusahaan juga gagal karena telah abai terhadap kewajibanya membayar retribusi ke Pemkot dalam kurun waktu yang lama," terangnya.

Jika kemudian mulai muncul pertanyaan dari masyarakat terkait dasar apa kerjasama yang dibangun oleh kedua belah pihak, Muhlison menilai itu hal yang wajar mengingat sudah terjadi wanprestasi dan kerugian bagi Pemkot sendiri selaku pengguna jasa.

"Kasus terbengkalainya sampah karena tidak diangkut kan sudah berulang-ulang, dan ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Wajar dong, warga protes menuntut hak layanan, kan mereka sudah membayar retribusi. Jangan jadikan lebaran sebagai dalih, kalau profesional kan harusnya sudah berhitung dan memprediksi hal itu," paparnya.

Menurutnya, dengan menunggaknya retribusi ke Pemkot semenjak diresmikan pada November 2023 memperlihatkan dengan jelas hubungan kerjasama yang merugikan buat Pemkot dan warga.

"Kenapa harus terus dijalankan? Faktanya merugikan. Jadi, atas dasar apa kerjasama itu dibangun? Kalau institusi pribadi silahkan saja, tapi ini Pemerintah ya, jadi harus rasional," tegasnya.

"Rasionalnya, perusahaan itu semestinya sudah kena penalti karena biasanya begitu dalam hubungan kerjasama," imbuhnya lagi.

Agar keresahan warga terkait dampak terbengkalainya pengangkutan sampah tidak kembali terjadi, Muhlison menyarankan agar Pemkot mulai mempertimbangkan pengelolaan sampah tersebut ke pihak yang sudah profesional atau dikelola secara professional oleh BUMD atau lembaga yang ditunjuk untuk menangani itu sehingga pendapatan daerah juga bisa terdongkrak nantinya.

Muhlison berharap Pemkot Banjar berkomitmen melakukan pembenahan dan dapat menyerahkan pengelolaan sampah ke BUMD atau sejenisnya.

"Tapi catatannya BUMD yang ada dibenahi terlebih dahulu agar nanti kerja pengelolaanya berdasarkan asas profesionalitas dan transpransi," tambah Muhlison.

"Daripada kita kerjasama dengan swasta tapi yang ada malah merugi. Masa kerjasama rugi kok happy. Kan aneh. Saya kira toleransi yang ada sudah cukup ya. Kerjasamanya harus ditinjau ulang, Pemkot harus rasional. Itu jelas pelanggaran dan wanprestasi," kata Muhlison menutup keteranganya. (*)