TIMES JABAR, PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator, jabatan pengawas, serta jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Pangandaran. 

Pelantikan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini terjadi di sejumlah perangkat daerah.

Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Andriawan, menjelaskan bahwa pelantikan ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah jabatan kosong yang harus segera diisi agar roda pemerintahan berjalan optimal.

"Urgensinya jelas, karena memang banyak terjadi kekosongan jabatan. Maka perlu dilakukan pengisian, yang sekaligus diikuti dengan promosi, rotasi, dan mutasi ASN," ujar Andriawan, Selasa (13/1/2025).

Ia mengungkapkan, khusus untuk jabatan administrator, sebelumnya terdapat sekitar 61 posisi yang kosong. Dengan pelantikan kali ini, sebagian besar kekosongan tersebut telah berhasil terisi.

"Untuk jabatan administrator, kekosongan yang tadinya ada sekitar 61, saat ini sudah terisi. Walaupun memang masih ada beberapa yang belum, karena masih menunggu terbitnya pertimbangan teknis," jelasnya.

Menurut Andriawan, kedepan potensi kekosongan jabatan tetap terbuka, terutama akibat adanya pegawai yang memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, BKPSDM terus menyiapkan langkah antisipasi agar proses pengisian jabatan dapat berjalan cepat dan sesuai ketentuan.

"Kalau nanti dalam perjalanan ada yang pensiun, tentu harus kita persiapkan kembali mekanisme pengangkatan dan pengisiannya," katanya.

Terkait proses pelantikan, Andriawan menjelaskan bahwa para pejabat yang dilantik umumnya tidak diberi tahu terlebih dahulu mengenai jabatan dan penempatan barunya. Informasi tersebut baru disampaikan setelah pelantikan dilakukan.

"Sebelumnya hanya pemanggilan saja. Setelah dilantik, baru disampaikan penempatan dan jabatan yang diemban," tuturnya.

Menanggapi sorotan terkait ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diemban, Andriawan mengakui bahwa kondisi tersebut memang terjadi di beberapa posisi. Namun, hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan potensi masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

"Secara kualifikasi memang ada yang tidak linier. Tapi penilaian kami tidak semata-mata berdasarkan jurusan, melainkan juga kompetensi, pengalaman, dan potensi ASN yang bersangkutan," tegasnya.

Ia berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik dalam mendukung pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Pangandaran. (*)