TIMES JABAR, PANGANDARAN – Arus deras informasi di era digital yang begitu cepat menyebar melalui media sosial kian mengaburkan batas antara fakta dan opini. Fenomena ini mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis lokal, salah satunya penggiat Rumah Perjuangan 145 Pangandaran.

Masyarakat kini jadi korban media sosial karena telah menjadikan sumber utama keabsahan informasi tanpa verifikasi yang memadai.

Menurut salah satu penggiat Rumah Perjuangan 145 Pangandaran Dede Adiana, kondisi tersebut berdampak pada rusaknya ekosistem informasi publik.

Selain itu juga dapat menurunkan kualitas literasi masyarakat dalam memahami konteks berita dan isu-isu aktual.

"Ketika media sosial dijadikan tolok ukur kebenaran, maka secara tidak langsung nilai keobjektifan dan ketepatan informasi mulai tergerus oleh kepentingan subjektif, sensasi, dan algoritma popularitas," kata Dede, Sabtu (18/10/2024).

Dede menambahkan, media sosial pada dasarnya adalah ruang ekspresi, bukan lembaga verifikasi.

Saat opini pribadi, potongan video, atau narasi sepihak dijadikan acuan kebenaran, maka sesungguhnya kita sedang menanam benih manipulasi informasi yang bisa menyesatkan banyak orang.

Masyarakat, terutama para ASN, tokoh publik dan generasi muda, perlu memahami perbedaan antara informasi valid dan informasi viral.

Sebab, di tengah derasnya arus konten di dunia maya, banyak pihak yang dengan mudah melakukan saduran tanpa menyertakan sumber resmi, konfirmasi, ataupun data pendukung yang akurat.

Rumah Perjuangan 145 Pangandaran juga menyoroti peran penting Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan dalam membangun budaya literasi digital.

"Edukasi tentang verifikasi informasi dan etika bermedia sosial harus menjadi tanggungjawab bersama baik formal atau informal," tambahnya.

Dede menjelaskan, bukan berarti harus menjauh dari media sosial. Tapi harus bijak. Setiap unggahan, komentar memiliki dampak sosial.

"Kalau yang disebarkan tidak benar, maka yang rusak bukan hanya reputasi seseorang, tapi juga nalar publik," pungkasnya (*)