TIMES JABAR, BANJAR – Aliansi mahasiswa dan Pemuda Kota Banjar menggeruduk kantor DPRD Kota Banjar untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak UU TNI dan tantangan supremasi sipil, Selasa (25/3/2025).

Puluhan mahasiswa ini mendesak transparansi, akuntabilitas dan kepastian konstitusional dari UU TNI yang telah di sahkan oleh DPR RI.

Dikatakan koordinator aksi, Iin Sarwin, UU TNI tersebut dianggap mengancam supremasi sipil, melemahkan akuntabilitas militer dan bertentangan dengan konstitusi.

"Regulasi ini berisiko membawa Indonesia kembali ke era militerisme yang tak sesuai dengan prinsip demokrasi dan reformasi sektor keamanan," katanya.

Tuntutan yang diserukan para mahasiswa di dalam ruang rapat DPRD Kota Banjar sebelumnya diwarnai aksi saling dorong antara massa dan pihak aparat keamanan yang berjaga di sekitar gedung DPRD.

Massa kecewa karena ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Banjar yang kemudian menghambat agenda diskusi yang semula dijadwalkan secara langsung.

"Kami ingin ketua DPRD langsung menemui kami dan menerima aspirasi kami agar dapat langsung ditembuskan ke pusat," tambah Iin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Ating, menyebut bahwa ketidakhadiran Ketua di gedung parlemen tersebut dikarenakan sedang dinas luar kota sehingga dirinya bersama lima anggota DPRD lainnya yang menyambut kedatangan para mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka.

"Kami bekerja secara kolektif kolegial sehingga keberadaan kami bisa mewakili ketua untuk menerima para mahasiswa semula," ujarnya.

Tidak puas dengan alasan para anggota DPRD, usai membacakan tuntutannya, para mahasiswa walk out keluar dari ruang rapat dan melanjutkan aksinya dengan menyalakan api di halaman DPRD Kota Banjar. (*)