TIMES JABAR, JAKARTA – Donald Trump resmi menjadi presiden Amerika Serikat setelah disumpah di ibu kota Washington DC,  Senin (20/1/2025) kemarin, dan pidato pertamanya ia menyerukan revolusi akal sehat.

"Saya kembali ke kursi kepresidenan dengan penuh percaya diri dan optimistis bahwa kita berada di awal era baru dari sebuah kesuksesan nasional. Gelombang perubahan tengah menyapu negara ini," ujar Trump seperti dilansir CNA.

Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-47 AS dan JD Vance sebagai wakil presiden AS ke-50 di ruang Rotunda gedung Capitol.

Itu adalah kali pertama pelantikan presiden dilakukan di dalam ruangan sejak 1985, ketika Ronald Reagan diambil sumpahnya.Keputusan pelantikan presiden di dalam ruangan diambil karena suhu udara mencapai minus-20 derajat Celcius. 

Dalam pidatonya selama 30 menit itu, Donald Trump mengatakan, bahwa kepemimpinannya akan membawa kembali AS ke masa-masa keemasannya.

"Masa keemasan Amerika dimulai saat ini. Mulai hari ini dan seterusnya, negara kita akan berkembang dan dihormati lagi di seluruh dunia," kata Trump. 

Dia juga berjanji akan akan menandatangani "perintah eksekutif bersejarah" yang menurutnya bagian dari revolusi akal sehat.

Berbagai media AS melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani 200 perintah eksekutif di masa awal kepemimpinannya.

"Hari ini, saya akan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang bersejarah. Dengan ini, kita akan memulai pemulihan total Amerika dan revolusi akal sehat," tegas dia.

Salah satu yang disebut Trump dalam merevolusi akal sehat adalah mengumumkan darurat nasional di perbatasan selatan AS.

Trump mengatakan, dia akan menutup pintu AS untuk pendatang ilegal, menambah pasukan penjaga di perbatasan dan akan melakukan deportasi besar-besaran.

"Kami akan memulai proses pemulangan jutaan orang asing kriminal kembali ke tempat asal mereka," kata dia.

Trump juga mengatakan bahwa AS akan mengambil kembali kendali di Terusan Panama. Sebelumnya pada 1999, AS menyerahkan Terusan Panama kepada Otoritas Terusan Panama.

Menurut Trump, Terusan Panama dibuat oleh mantan presiden AS Teddy Roosevelt, sehingga harus menguntungkan AS.

"Kapal-kapal Amerika dibebani biaya yang sangat tinggi dan tidak diperlakukan secara adil dalam bentuk apa pun ... termasuk Angkatan Laut AS. Terlebih lagi, China yang mengoperasikan Terusan Panama. Kami tidak memberikannya kepada China, kami memberikannya kepada Panama, dan kami akan merebutnya kembali," kata Trump.

Mengampuni 1500 Napi Pendukungnya

Donald Trump, Senin kemarin juga mengeluarkan sekitar 1.500 pengampunan dan meringankan hukuman 14 pendukungnya terkait dengan serangan di Gedung Capitol AS pada tanggal 6 Januari 2021.

Saat itu ribuan dari mereka menyerbu gedung tersebut di tengah klaim palsunya bahwa pemilihan presiden tahun 2020 dicurangi untukl merugikannya.

Trump meringankan hukuman bagi individu yang terkait dengan Proud Boys dan Oath Keepers, yang dihukum karena konspirasi yang menghasut.

Ia kemudian mengeluarkan pengampunan penuh, menyeluruh, dan tanpa syarat kepada semua individu lain yang dihukum karena pelanggaran yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di atau dekat Gedung Capitol Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 2021 itu, sebuah kategori yang mencakup orang-orang yang menyerang petugas penegak hukum.

"Ini adalah hal yang besar," kata Trump di Ruang Oval saat menandatangani dokumen tersebut, seraya menambahkan, sejujurnya, ia berharap mereka akan keluar dari penjara malam ini.

Seorang pengacara Enrique Tarrio, pemimpin Proud Boys yang dihukum karena konspirasi menghasut mengatakan kepada NBC News, bahwa kliennya sedang diproses untuk dibebaskan dari FCI Pollock, penjara federal dengan keamanan menengah di Louisiana.

Tarrio juga menjalani hukuman 22 tahun di penjara federal setelah ia dihukum karena konspirasi menghasut. "Dia sedang diproses,” kata pengacara Nayib Hassan.

Penghinaan Hukum

Anggota DPR, Nancy Pelosi, D-Calif yang menjadi juru bicara DPR saat serangan itu terjadi menyebut tindakan Trump itu sebagai penghinaan keterlaluan terhadap sistem peradilan AS dan petugas penegak hukum yang melindungi Capitol hari itu.

"Sangat memalukan bahwa seorang Presiden telah memutuskan untuk menjadikan salah satu prioritas utamanya adalah pengabaian dan pengkhianatan terhadap petugas polisi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan upaya untuk menggagalkan pengalihan kekuasaan secara damai," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Terlepas dari keputusan Presiden, kita harus selalu ingat keberanian dan kepahlawanan luar biasa dari para pahlawan penegak hukum yang berdiri di tengah dan memastikan bahwa demokrasi tetap bertahan pada hari yang gelap itu," tambahnya.

Pengampunan tersebut untuk memenuhi salah satu janji utama Trump saat kampanye.

Segera setelah serangan 6 Januari 2021 itu, seperti dilansir NBC News, Donald Trump berusaha menjauhkan diri dari serangan itu, dengan mengatakan mereka yang melanggar hukum harus bertanggung jawab.

Namun selama beberapa tahun berikutnya, narasi baru muncul, dan Trump segera mulai secara terbuka mengisyaratkan dukungannya terhadap perusuh 6 Januari, dengan menyebut mereka itu "sandera".

Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Capitol, ketika pengalihan kekuasaan secara damai terganggu, merupakan salah satu momen paling penting dalam sejarah Amerika.

Hal ini membuat FBI melakukan investigasi terbesarnya yang pernah ada, dengan tuntutan pidana terhadap lebih dari 1.500 orang dan hukuman pidana terhadap lebih dari 1.100 terdakwa.

Banyak terdakwa kerusuhan tingkat rendah dijatuhi hukuman masa percobaan setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran ringan, seperti pawai ilegal di dalam Capitol. Namun, ratusan orang lainnya yang melakukan kejahatan serius, seperti menyerang polisi dengan senjata mematikan atau berbahaya, dijatuhi hukuman penjara yang signifikan.(*)