TIMES JABAR, PANGANDARAN – Pemerintah Kabupaten Pangandaran menargetkan mampu menekan angka defisit anggaran secara signifikan pada tahun ini. Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan langkah-langkah efisiensi untuk menurunkan defisit daerah yang saat ini mencapai Rp376 miliar.

Menurutnya, upaya pengendalian defisit dilakukan melalui evaluasi aliran kas dan penghematan di berbagai sektor belanja pemerintah daerah. 

"Saya sedang mengatur cash flow dan melakukan pengetatan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Bupati optimis defisit tersebut bisa ditekan hingga sekitar Rp100 miliar. Meski begitu, ia menyadari target tersebut cukup ambisius. 

"Kalau pun tidak bisa sampai Rp100 miliar, paling tidak mendekati angka itu. Saya yakin dengan efisiensi yang kita lakukan, penurunan defisit bisa tercapai," ucapnya.

Citra mengakui, penurunan defisit sebesar Rp276 miliar bukan hal yang mudah. Namun ia menilai langkah itu tetap realistis jika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efektif.

"Memang berat, tapi dari perhitungan kami, defisit bisa turun hingga di bawah Rp300 miliar," katanya.

Lebih lanjut, Citra menyebutkan bahwa masih ada beberapa proyek pembangunan yang belum terlaksana karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga perlu tetap dijalankan. Salah satunya pembangunan bendungan di Kecamatan Padaherang. 

"Kalau proyek itu ditunda, lahan persawahan masyarakat bisa terancam kekeringan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangandaran, Idi Kurniadi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga tengah mengupayakan restrukturisasi pinjaman dari Bank.

Sebelumnya, Pemkab Pangandaran diketahui melakukan pinjaman jangka pendek ke Bank BJB untuk menutup kebutuhan kas daerah. 

Kini, Pemkab tengah mengajukan perubahan skema pinjaman menjadi jangka panjang lima tahun agar beban fiskal daerah bisa lebih ringan. 

"Hal ini, masih dalam proses pengajuan. Belum disetujui," kata Idi.

Melalui langkah efisiensi dan pengelolaan pinjaman yang lebih matang, pemerintah berharap kondisi keuangan Pangandaran dapat semakin stabil, tanpa mengorbankan program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. (*)