TIMES JABAR, JAKARTA – Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 akan berlangsung di kompleks Gedung DPR/MPR RI pada 21–23 Oktober mendatang. Kegiatan ini digagas melalui kolaborasi antara MPR RI dan Emil Salim Institute sebagai wadah diskusi lintas sektor untuk mencari solusi konkret menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin nyata.

Wakil Ketua MPR RI sekaligus inisiator ICCF, Eddy Soeparno, menjelaskan bahwa salah satu agenda penting dalam forum ini adalah pembahasan mengenai usulan pembentukan lembaga atau kementerian khusus yang berfokus menangani isu perubahan iklim di Indonesia.

“Tema besar ICCF 2025 mencakup ketahanan energi, pangan, dan air di tengah perubahan iklim global. Salah satu pokok bahasan yang akan kami dorong adalah pembentukan lembaga atau kementerian yang secara spesifik mengurusi penanganan krisis iklim,” ujar Eddy, Jumat (18/10/2025).

Menurut Eddy, kondisi anomali cuaca yang terjadi dalam setahun terakhir menjadi bukti bahwa krisis iklim bukan lagi sekadar isu akademis, melainkan kenyataan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung.

“Kita melihat hujan ekstrem dan banjir terjadi di tengah musim kemarau, sementara saat musim hujan justru muncul gelombang panas di beberapa wilayah. Ini sinyal kuat bahwa sistem iklim kita sedang terganggu,” tegasnya.

Politisi yang juga doktor ilmu politik Universitas Indonesia itu menuturkan, dampak perubahan iklim paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti petani dan nelayan. Ketidakpastian musim membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam dan panen, sementara nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan dan risiko banjir rob di pesisir.

“Akibat perubahan pola cuaca, produksi beras menurun baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Nelayan pun semakin sulit mencari ikan karena pergeseran ekosistem laut. Semua ini berimbas pada pendapatan dan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Eddy menegaskan, krisis iklim bukan sekadar fenomena cuaca panas, melainkan persoalan multidimensi yang dapat memicu masalah sosial, kesehatan, hingga ekonomi.

“Efeknya jauh lebih luas daripada sekadar cuaca yang tidak menentu. Ini menyangkut daya tahan ekonomi masyarakat, risiko kesehatan publik, bahkan potensi konflik sosial akibat tekanan lingkungan,” tambahnya.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Eddy mendorong pemerintah menempatkan isu perubahan iklim sebagai prioritas kebijakan nasional, disertai pembentukan sistem manajemen krisis yang terintegrasi.

“Indonesia membutuhkan lembaga khusus yang fokus menangani dan mencegah dampak krisis iklim, sekaligus mengelola potensi ekonomi karbon yang muncul dari pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor industri maupun kehutanan,” ujarnya.

Eddy menambahkan, hasil dari ICCF 2025 nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah nasional dalam menghadapi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan. (*)