TIMES JABAR, MAJALENGKA – Di balik ruang rapat yang dipenuhi peta kebijakan dan data ekonomi, sebuah ikhtiar besar tengah dirajut. Pemkab Majalengka, Jawa Barat, mempertemukan regulator, perbankan, dan pelaku jasa keuangan dalam satu meja dialog, demi satu tujuan, memperluas akses pembiayaan dan memperkuat denyut ekonomi kerakyatan.

Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, mengungkapkan bahwa pertemuan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seluruh pimpinan perbankan di Majalengka menjadi momentum penting yang selama ini dinantikan.

Ia secara khusus meminta difasilitasi agar dapat berdialog langsung dengan seluruh pimpinan jasa perbankan yang beroperasi di daerah kota berjuluk Angin ini.

"Alhamdulillah, akhirnya bisa dipertemukan. Ada dua hal utama yang saya sampaikan. Pertama, bagaimana memaksimalkan pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku usaha di Majalengka tidak kesulitan mengakses pembiayaan,"ujar Bupati, Senin (26/1/2026)

Data menunjukkan, terdapat sekitar 74.600 lebih pelaku KUR di Majalengka yang bergerak di sektor UMKM, fashion, dan berbagai bidang usaha lainnya. Angka ini mencerminkan potensi ekonomi rakyat yang terus tumbuh, namun masih membutuhkan dukungan akses permodalan yang lebih luas dan inklusif.

Poin kedua yang ditekankan Bupati adalah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ia mengingatkan bahwa perbankan yang menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan di Majalengka juga memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Usaha di Majalengka, bisnis di Majalengka, tentu untung di Majalengka. Jangan lupa CSR-nya juga untuk Majalengka," ucap Bupati Eman Suherman.

Lebih jauh, Bupati mendorong agar pembiayaan tidak hanya menyentuh masyarakat penerima manfaat UMKM dan perumahan layak huni, tetapi juga menguatkan ekosistem pendukungnya. 

Mulai dari pengembang, kontraktor, UMKM sekitar kawasan pembangunan, hingga toko material bangunan, semuanya diharapkan mendapat akses KUR sebagai modal usaha.

"Pengembang butuh modal, kontraktor juga. UMKM di sekitar proyek harus tumbuh. Bahkan toko bangunan pun perlu diberikan akses KUR agar roda ekonomi bergerak bersama," tambahnya.

Sementara itu, Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan bahwa audiensi bersama Bupati Majalengka dan seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan bertujuan membangun sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dalam memperluas penyaluran KUR.

Berdasarkan data OJK, penyaluran KUR di Kabupaten Majalengka saat ini berada di peringkat ke-19 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Posisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk ditingkatkan.

"OJK berkomitmen penuh mendorong peningkatan akses penyaluran KUR di Majalengka. Ini menjadi bagian dari wilayah kerja kami, sehingga kami memiliki tanggung jawab besar untuk mengakselerasi pertumbuhannya," kata Agus.

Salah satu hambatan utama yang kerap dihadapi masyarakat dalam mengakses KUR adalah persoalan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Namun OJK menegaskan bahwa SLIK bukan satu-satunya alat ukur kelayakan kredit.

"Kami meminta perbankan melakukan kajian risk appetite. Tidak semua catatan SLIK mencerminkan kesalahan pemohon. Bisa saja pinjamannya digunakan pihak lain," jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, sekitar 40 persen pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK berkaitan dengan kendala SLIK. Untuk itu, OJK mendorong adanya relaksasi internal perbankan, sejalan dengan POJK Nomor 19 Tahun 2025, guna memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Majalengka tengah menata fondasi ekonomi dari akar rumput. Ketika perbankan, regulator, dan pemerintah daerah bergerak seirama.

Harapannya denyut UMKM kian kuat, investasi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat terus mengalir seperti nadi pembangunan yang tak pernah berhenti menuju Majalengka 'Langsung SAE'. (*)