TIMES JABAR, BANDUNG BARAT – Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini terancam darurat sampah akibat kebijakan pembatasan ritase pengangkutan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menjadi biang kerok. 

Dengan hanya 17 ritase per hari, jumlah sampah yang tidak terangkut mencapai 40%, menyebabkan penumpukan yang mengganggu aktivitas warga.

Kepala UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat, Imam Fauzi, menyoroti ketimpangan alokasi ritase dibanding daerah lain. 

"Kami memiliki 16 kecamatan, tetapi hanya mendapat jatah 17 ritase. Sebagai perbandingan, Kabupaten Bandung memiliki 40 ritase dan Cimahi yang hanya memiliki tiga kecamatan mendapatkan jumlah lebih banyak," ujarnya, pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya, kata Imam, pengangkutan sampah ke TPS Sarimukti bisa mencapai 40 hingga 50 ritase per hari. Namun, sejak kebijakan pembatasan diterapkan, hanya 17 ritase yang tersedia. Dampaknya, sekitar 700 ton sampah menumpuk di UPT Kebersihan, memperparah kondisi lingkungan, terutama saat musim hujan.

“Dengan bau menyengat dan lokasi yang berdekatan dengan sekolah, pasar, serta jalur strategis menuju KCIC dan Stasiun Padalarang, kondisi ini sangat mengganggu warga,” ucapnya. 

Untuk mengatasi masalah ini, Imam menjelaskan, Pemkab Bandung Barat berencana mengadakan lahan seluas 1,8 hektare di Desa Sarimukti dengan anggaran Rp2,5 miliar. 

Lahan ini akan dijadikan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi insinerator guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPS Sarimukti.

"Kami berharap fasilitas ini segera terealisasi agar sampah bisa dikelola lebih baik. Namun, jika ritase tidak segera ditambah, penumpukan akan terus terjadi dan semakin parah," katanya. 

Sementara itu, Kasubag UPT Kebersihan LH KBB, Syahria, menambahkan bahwa kebutuhan minimal pengangkutan sampah seharusnya mencapai 30 ritase per hari untuk menghindari penumpukan. 

"Sebelum ada pembatasan, kami bisa mengangkut hingga 160 ton per hari. Sekarang hanya 85 ton, sehingga 75 ton sampah harus menumpuk setiap harinya," ungkapnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Bandung Barat tengah merencanakan pengadaan lahan seluas 1,8 hektare di Desa Sarimukti dengan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Lahan ini nantinya akan digunakan untuk fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi insinerator.

"Kami berharap dengan adanya fasilitas ini, volume sampah yang dikirim ke TPS Sarimukti bisa dikurangi karena sudah melalui proses pengolahan. Dengan begitu, masalah sampah di KBB bisa lebih terkendali," jelas Imam Fauzi.

Namun, selama solusi tersebut belum terealisasi, penumpukan sampah akan terus menjadi ancaman. Jika ritase tidak segera ditambah, masalah ini diperkirakan akan semakin memburuk. (*)